Garuda Sukses Turunkan Sewa Pesawat Rp2,8 Triliun, Tapi Malah Tak Dibayar

Garuda Indonesia berhasil melakukan negosiasi kepada pihak lessor atau perusahaan penyewa pesawat, dengan menurunkan biaya sewa hingga lebih dari USD200 juta.

IDXChannel - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) berhasil melakukan negosiasi kepada pihak lessor atau perusahaan penyewa pesawat, dengan menurunkan biaya sewa hingga lebih dari USD200 juta atau setara Rp2,8 triliun pada tahun lalu. Namun sayangnya, manajemen tidak mau membayar.

Kesepakatan itu disetujui kedua pihak sejak 2020 lalu. Malangnya, manajemen Garuda Indonesia justru enggan membayar biaya sewa tersebut. Irfan beralasan, income perusahaan tidak memungkinkan manajemen harud membayar kewajibannya.

Perkara ini yang menyebabkan masalah utang maskapai penerbangan pelat merah itu menjadi berkepanjangan. 

"Kita negosiasi tahun lalu dengan asumsi waktu itu pandemi ini akan cepat selesai, kita mendapatkan penurunan biaya sewa dari semua lessor sebesar in total lebih dari USD 200 juta per tahun. Cuman itu kita tidak bisa eksekusi karena apa? Karena jumlah trafik tidak nyampe ke kondisi sebelum pandemi," ungkap Irfan, Jumat (12/11/2021). 

Dia mengakui, proses restrukturisasi utang Garuda bakal berkepanjangan. Pasalnya, pemegang saham dan manajemen harus menghadapi 800 kreditur perusahaan yang berbeda-beda cara penanganannya. 

Kelangsungan bisnis Garuda Indonesia memang berada dalam genggaman kreditur hingga lessor asing. Dua per tiga pengaruhi kreditur global mampu menentukan nasib emiten kedepannya.

Pengaruh itu, khususnya berlaku saat proses restrukturisasi utang dilakukan. Adapun total utang Garuda mencapai Rp 139 triliun. 

Berbeda dengan kreditur, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, justru mengakui pengaruh pemerintah atau pemegang saham dalam proses restrukturisasi hanya mencapai sepertiga saja. Dengan begitu, dominasi berada di tangan kreditur. 

"Kita ini sekarang sepertiga Pak pengaruhnya untuk proses ini (restrukturisasi), dua per tiganya ada di kreditur karena krediturlah lebih punya hak untuk sekarang menentukan kelangsungan garuda Indonesia kedepannya," ujar Kartika. (RAMA)