ECONOMICS

Genjot Proyek Infrastruktur, Ini Tantangan yang Dihadapi Kementerian PUPR

Suparjo Ramalan 28/10/2021 11:53 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap banyak tantangan yang dihadapi untuk dapat mewujudkan semua proyek tersebut.

Genjot Proyek Infrastruktur, Ini Tantangan yang Dihadapi Kementerian PUPR. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sebagai garda terdepan pembangunan infrastruktur di tanah air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap banyak tantangan yang dihadapi untuk dapat mewujudkan semua proyek tersebut.

Tantangan yang dimaksud mulai dari daya dukung sumber daya alam, daya tahan lingkungan hidup, kerentanan bencana, hingga perubahan iklim global. 

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo menyebut, penguatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Namun dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, daya tahan lingkungan hidup, kerentanan bencana, serta perubahan iklim global agar tidak berdampak negatif terhadap target pertumbuhan ekonomi. 

"Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan," ujar John dalam Webinar, SG: 'Together We Can Go Further' Kamis, (28/10/2021).

Menurutnya, upaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan perlu menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dimana, pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengutamakan kualitas pembangunan dan manfaatnya bagi generasi masa kini. Namun, juga memperhitungkan dampak dan keberlangsungannya bagi generasi akan datang. 

Di lain sisi, dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR kerap memperhatikan pilar utama pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. 

Dalam beleid tersebut terdapat tiga pilar utama yang menjadi prioritas Kementerian PUPR, dimana, pertama, secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

"Artinya dapat mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menggunakan material lokal," ungkap dia. 

Kedua, menjaga kelestarian lingkungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, meminimalisir dampak lingkungan yang dihasilkan, dan penggunaan peralatan dan material yang hemat energi dan ramah lingkungan. Sehingga, penerapan konstruksi berkelanjutan diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Ketiga, mengurangi disparitas sosial. Penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang bersifat adil, inklusif, dan mengurangi disparitas sosial sehingga berdampak pada kesenjangan masyarakat secara menyeluruh. (TYO)

SHARE