Harga BBM Naik, Kemewahan Hidup Pejabat dan Pemborosan APBN Jadi Sorotan
Banyak cara untuk mengefisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
IDXChannel - Pengamat Politik Saiful Huda menilai banyak cara untuk mengefisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Penghematan bahkan penghapusan terhadap berbagai kebijakan anggaran APBN maupun APBD dapat dilakukan.
"Seperti besarnya gaji dan tunjangan Anggota DPR/DPRD dan pejabat-pejabat birokrasi dari berbagai tingkatan atau eselon, serta seperti besarnya dana pensiun seumur hidup anggota DPR/DPRD, dan segala macam anggaran pengeluaran belanja pegawai negara yang tidak tergolong primer, penting dan mendesak," ujar Saiful Huda, Kamis (8/9/2022).
Ditengah era memamerkan gaya hidup di media sosial saat ini, masyarakat dipertontonkan oleh berbagai kemewahan hidup anggota DPR/DPRD, gubernur, bupati dan walikota, hingga para penegak hukum yang didanai oleh negara.
"Maka seperti poster demonstran perempuan di jalanan itu katakan: Kami lemas karena terus menerus dinaiki. Ya, dinaiki harga BBM memang sangat wajar dapat melelehkan jiwa rakyat. Pemerintah tidak memiliki keberanian untuk lebih serius lagi mengikis berbagai pengeluaran besar anggaran negara," kata Saiful Huda.
Dari berbagai hal tersebut Saiful Huda melihat kenaikan harga BBM kali ini terasa kurang arif dan bijaksana. Ia juga menyoroti Pertamina yang terus merugi.
"Apa karena terlalu borosnya para pejabat atau pegawai pertamina, hingga keuntungan penjualan BBM oleh Pertamina kebanyakan tersedot untuk menggaji dan memberikan tunjangan bagi pengokohan kemewahan hidup mereka," ucapnya.
Ia menilai sebelum dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga BBM ini, Pemerintah seharusnya melakukan terlebih dahulu pemangkasan anggaran yang spektakuler untuk hal-hal tidak penting.
"Sehingga kesannya kebijakan menaikkan harga BBM ini tidak arif dan bijaksana. Orang-orang miskin kebingungan mengatur keuangannya yang serba sulit, sedikit, terbatas, namun di berbagai media mereka melihat kehidupan para pejabat negara yang bermewah-mewahan," tambah Saiful Huda.
Ia menyebutkan untungnya pimpinan negara Presiden Jokowi masih dapat menjadi contoh yang baik tentang kesederhanaan hidup seorang pejabat negara. Namun hal tersebut akan menjadi tak terlihat apabila gaya hidup para pejabat negara lainnya yang bermewah-mewah yang bersumber dari APBN atau APBD.
"Apabila ingin menaikkan harga BBM jangan lagi pakai alasan demi keadilan bagi si miskin dan berbagai alasan yang tidak masuk akal lainnya," tutup Saiful Huda.
(DES)