Harga BBM Tak Perlu Naik, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tak diperlukan jika pemerintah mampu mengatur pengguna menjadi lebih tepat sasaran.

IDXChannel - Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyebutkan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tak diperlukan jika pemerintah mampu mengatur pengguna menjadi lebih tepat sasaran.

Sayangnya, belum ada tawaran pemikiran atau pandangan yang solutif dan lebih permanen dari berbagai pihak, termasuk dari para wakil rakyat di DPR RI dan instansi pemerintah.

Ia berpandangan setidaknya ada solusi terhadap pengelolaan harga BBM di tanah air yang selama ini belum dilakukan secara sungguh-sungguh.

"Pertalite, misalnya, hanya untuk kendaraan umum dan motor saja. Kendaraan pribadi menggunakan BBM non bersubsidi. Sedangkan BBM bersubsidi solar hanya untuk kendaraan umum, truk, dan usaha mikro. Sama sekali tidak boleh untuk kendaraan pribadi," ujar Emrus Sihombing, Senin (5/9/2022).

Dengan demikian, kata Emrus orang yang mampu memiliki mobil pribadi wajib atau harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan demikian mereka didorong untuk memilih naik motor atau kendaraan umum.

Kenyataan menunjukkan, begitu BBM bersubsidi termasuk BBM non subsidi dinaikkan, sehingga komoditas lain dan biaya transportasi akan ikut mendaki.

"Akibat lanjutannya kenaikan inflasi. Dalam beberapa hari ke depan bisa saja tarif transportasi online (ojek dan taksi online), ongkos bus dan angkot, transportasi udara serta laut dan sebagainya akan naik, termasuk pelayanan publik lainnya," ungkap Emrus Sihombing.

Biasanya kenaikan harga ini akan disampaikan dengan penghalusan pilihan diksi yaitu penyesuaian harga. Padahal maknanya sama, harga naik. 

"Ini sudah sering diungkapkan oleh para elit dari masa Orba, sekarang, dan boleh jadi ke pemerintahan berikutnya, karena kenaikan harga tersebut tidak berpengaruh signifikan kepada kehidupan keseharian mereka. Biasalah," ucap Emrus.

(DES)