Infrastruktur dan Pembangunan Manusia Jadi Penentu Masa Depan Indonesia

perlu dilakukan upaya kolaboratif dan sinergi atas ketiga strategi, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. 

IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan pentingnya mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut, menurut Muhadjir, harus dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang beriringan dengan pembangunan manusia dan ekosistem hidup layak.

“Untuk mendorong transformasi ekonomi dan lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Kita tidak cukup hanya memperbaiki infrastruktur dasar saja, tapi juga harus membangun ekosistem untuk hidup yang layak,” ujar Muhadjir, dalam keterangan resminya, Senin (31/10/2022).

Menurut Muhadjir, langkah tersebut sesuai dengan arahan presiden dalam tujuh Prioritas Nasional 2023, yang di antaranya membahas tentang pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.

“Kalau saya boleh menyampaikan, pembangunan infrastruktur itu prasyarat pembangunan. Tapi kalau pembangunan itu sendiri, adalah pembangunan manusianya,” tutur Muhadjir.

Dalam pandangan Muhadjir, kedua langkah pembangunan tersebut memiliki peran yang sejajar, karena sama pentingnya dan saling menentukan Indonesia ke depan.

Terlebih, saat ini Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah bersama, yaitu masih ditemuinya kemiskinan ekstrem pada sekitar lima juta penduduk, atau sekitar 2,04 persen, serta angka stunting yang masih di kisaran 24 persen.

Upaya terobosan harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan pada tahun 2024 dan stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Kedua persoalan ini harus kita tuntaskan bersama.

“Kami berharap (Kementerian) PUPR dan Pak Basuki (Menteri PUPR) dapat memprioritaskan (penanganan) kemiskinan. Titik kantong kemiskinan ekstrem itu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya luarnya saja. Kita juga harus bangun ekosistem agar mereka dapat hidup berkelanjutan,” tutur Muhadjir.

Kelompok masyarakat miskin tersebut, lanjut Muhadjir, terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, sehingga pendidikannya rendah, tingkat kesehatannya menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, hingga tidak produktif dalam pekerjaan serta berpendapatan rendah.

Dalam menyelesaikan permasalan tersebut, ungkap Muhadjir, perlu dilakukan upaya kolaboratif dan sinergi atas ketiga strategi, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. 

“Pembangunan infrastruktur merupakan upaya dalam strategi mengurangi kantong kemiskinan, sementara melibatkan masyarakat merupakan strategi untuk mengurangi beban dan juga peningkatan pendapatan,” ungkap Muhadjir.

Namun demikian, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR tercatat telah menangani 55 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 17 lokus dilakukan intervensi secara terintegrasi.

“Dengan tulus, Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya Kementerian PUPR dalam mengurangi kantong kemiskinan dan tentunya upaya tersebut sekaligus menyelesaikan persoalan stunting pada masyarakat rentan miskin,” papar Muhadjir.

Muhadjir berharap, Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR Tahun 2022, dapat menjadi titik temu dalam menyepakati sasaran maupun wilayah sehingga terbentuk keterpaduan dalam pembangunan sehingga berhasil guna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Saya berharap sumbangan pupr dalam membangun Indonesia dan merealisasikan visi presiden terutama yang berkaitan dengan stunting kemiskinan ekstrem dan harus kita tangani sebaik-baiknya,” tegas Muhadjir. (TSA)