Ini Daftar BUMN Penerima PMN 2023-2024, Terbesar Hutama Karya
Pemerintah akan memberikan suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2023-2024 kepada sejumlah BUMN. Paling besar diterima Hutama Karya.
IDXChannel – Pemerintah akan memberikan suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2023-2024 kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mayoritas penerima dana segar itu bergerak di sektor konstruksi.
Secara rinci, perusahaan pelat merah penerima PMN terdiri dari berbagai sektor bisnis, baik konstruksi, asuransi, kelistrikan, transportasi laut, pelayanan navigasi penerbangan, pangan, pertahanan, hingga aviasi dan pariwisata.
Saat ini, proses pembahasan dan pendalaman masih dilakukan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Meski demikian, pemerintah dan lembaga legislatif telah menyepakati nilai PMN dari sebagian perseroan.
Adapun Daftar BUMN Penerima PMN Tahun Anggaran 2023-2024:
PT PLN (Persero)
PMN yang akan diterima PLN mencapai Rp5,86 triliun untuk Tahun Anggaran 2024. Nilai itu lebih kecil dari usulan awal Kementerian BUMN yakni Rp10 triliun.
Anggaran tersebut sudah disepakati Komisi VI DPR RI dan akan digunakan untuk program listrik desa (lisdes).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya menargetkan rasio desa berlistrik mencapai 96,19 persen pada tahun depan. Target tersebut bisa terealisasi, bila perseroan disuntik PMN sebesar Rp5,86 triliun. Hingga saat ini rasio desa berlistrik di seluruh Indonesia sudah mencapai 93,68 persen dan ditargetkan mencapai 96,19 persen pada 2024.
“Untuk itu PLN ini kemarin dalam rapat RDP antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI pada 14 September (2023), PLN diusulkan mendapatkan PMN Tahun Anggara 2024 sebesar Rp5,86 triliun, ini berasal dari cadangan investasi yang telah ditetapkan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024,” ujar Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI, ditulis Kamis (21/9/2023).
Holding BUMN Pangan
PMN Tahun Anggaran 2024 untuk Holding BUMN Pangan atau ID FOOD sebesar Rp832 miliar. Jumlah ini telah disepakati DPR dan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan memperkuat ekosistem dan ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan rapat terbatas (ratas), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan pelat merah di sektor pangan untuk melakukan investasi yang bersifat memperpanjang umur simpan komoditas. Salah satunya, membangun infrastruktur pangan berupa cold storage. Dari permintaan Kepala Negara, ID FOOD lalu berencana melakukan revitalisasi sejumlah pabrik gula di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar).
Alasan lain dari aksi revitalisasi pabrik gula di Jawa Timur dan Jawa Barat adalah untuk mempercepat realisasi swasembada gula nasional. Hal ini berdasarkan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023.
Karena itu, urgensi pemberian PMN 2024 perlu dilakukan lantaran perseroan memiliki keterbatasan anggaran untuk mendanai sejumlah penugasan pemerintah. Kendala keuangan itu disebabkan adanya perbaikan fundamental bisnis dan restrukturisasi.
PT Wijaya Karya Tbk
Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian PMN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6 triliun untuk Wijaya Karya atau WIKA. PMN tersebut digunakan untuk penguatan permodalan hingga menunjang kebutuhan modal kerja pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
PT Hutama Karya (Persero)
Pada tahun ini Hutama Karya mengajukan PMN tunai senilai Rp28,9 triliun. Dana segar itu akan dialokasikan untuk menyelesaikan beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Sementara itu, PMN 2024 yang diajukan perseroan mencapai Rp18,6 triliun.
Dari jumlah PMN 2024, perusahaan akan mengalokasikan untuk pembangunan sejumlah ruas Tol Trans Sumatera sebesar Rp6,1 triliun. Sedangkan Rp12,5 triliun di antaranya digunakan untuk membangun dua ruas tol milik PT Waskita Karya Tbk, yakni Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi), dan Tol Kayu Agung - Palembang-Betung (Kapal Betung).
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
DPR dan pemerintah juga menyetujui PMN tunai sebesar Rp3 triliun Tahun Anggaran 2023 untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG). Kesepakatan itu setelah DPR dan Kementerian keuangan melakukan pendalaman ihwal pemanfaatan PMN.
Adapun dana segara tersebut digunakan untuk penguatan permodalan perusahaan, terutama menyelesaikan pengalihan portofolio dari PT Jiwasraya (Persero) ke IFG.
Tak hanya itu, legislatif juga menyetujui PMN tunai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3,55 triliun untuk IFG. Dana itu dialokasikan untuk pengalihan pemegang polis hasil restrukturisasi Jiwasraya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), anak usaha IFG.
Airnav Indonesia
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) atau Airnav Indonesia akan memperoleh PMN tunai Rp659,19 miliar untuk Tahun Anggaran 2023.
Suntikan anggaran ini akan digunakan untuk melengkapi peralatan Air traffic Management System (ATM) atau manajemen lalu lintas penerbangan dan ruang udara yang telah memasuki batas maksimal usia teknis.
Lalu, dukungan atas pemindahan Ibu Kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, serta pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura untuk program realignment FIR.
Tak hanya itu, legislatif dan eksekutif juga menyetujui pelaksana PMN non-tunai Tahun Anggaran 2023 berupa barang milik negara dengan nilai perolehan sebesar Rp892,0 miliar untuk Airnav Indonesia. PMN Non-tunai ini bertujuan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perum LPPNPI, mengoptimalkan manfaat barang milik negara dari Kementerian Perhubungan yang terkait dengan navigasi kepada Airnav Indonesia.
PT Pelni (Persero)
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mendapatkan PMN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3 triliun. Dana ini digunakan untuk pembelian kapal baru.
Tercatat sejumlah kapal laut milik perusahaan sudah berusia 30 tahun alias tua. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan keamanan penumpang.
Indonesia Re
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re membutuhkan suntikan PMN Rp1 triliun untuk tahun 2024 melalui cadangan investasi. Sebelumnya perusahaan reasuransi milik negara itu telah mengajukan PMN tunai sejak 2022 sebesar Rp3 triliun, namun turun menjadi Rp1 triliun
Tak hanya itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengusulkan PMN untuk dua BUMN lainnya. BUMN yang akan menerima PMN pada tahun depan di antaranya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI senilai Rp 2 triliun dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp1 triliun. Sedangkan PMN 2023 untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mencapai Rp1,01 triliun.
(FRI)