Jaga Inflasi, Wamenkeu Dorong Belanja APBN dan APBD untuk Produk Dalam Negeri
Wamenkeu mendorong APBN maupun APBD tahun 2022 diarahkan untuk melakukan belanja produksi dalam negeri sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi.
IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 diarahkan untuk melakukan belanja produksi dalam negeri sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi.
“Kita akan menggunakan APBN dan mengarahkan APBN betul-betul untuk belanja produksi dalam negeri. Ini harus kita dorong. Tidak kurang Rp740 triliun belanja APBN dan APBD yang dapat digunakan untuk produk-produk dalam negeri,” ujar Suahasil secara daring, dikutip di Jakarta, Selasa(18/10/2022).
Potensi anggaran sebesar Rp747 triliun untuk belanja produk dalam negeri tersebut terdiri dari Rp389,24 triliun dari APBD dan Rp357,8 triliun dari APBN.
“Ini menjadi katalis untuk membuat perekonomian Indonesia tetap berada pada track yang tumbuh, namun inflasinya tetap terjaga,” kata Suahasil.
Selain belanja produksi dalam negeri, dia juga mendorong adanya hilirisasi industri, terutama di sektor pertambangan. Hilirisasi tersebut dapat mendorong industri domestik, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
“Untuk hilirisasi ini, APBN menyediakan berbagai macam insentif supaya dapat digunakan oleh dunia usaha kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suahasil juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan didorong oleh dunia usaha, khususnya UMKM. Pemerintah mendorong supaya penyaluran kredit kepada UMKM dapat mencapai 30 persen dari penyaluran kredit total dunia perbankan.
“Ini sangat penting karena UMKM kita adalah untuk produk dalam negeri,” kata Suahasil.
Selain kebijakan fiskal dan moneter, dia juga mendorong kebijakan di sektor keuangan supaya pengawasan di sistem keuangan dapat menciptakan intermediasi yang sehat. Gerak ekonomi digital, ekonomi hijau, dan menuju sustainability dari perekonomian Indonesia juga harus didorong. Sumber-sumber investasi yang besar, sambungnya, harus diciptakan, termasuk rencana kepindahan ibukota negara di tahun 2024.
“Ini adalah katalis investasi yang besar dan akan menumbuhkan Indonesia dalam jangka waktu menengah panjang sebagai sumber pertumbuhan baru di Republik kita yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antara Jawa, luar Jawa, pertumbuhan ekonomi antara barat dan timur, dan pertumbuhan ekonomi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita menciptakan bukan saja tahun 2023 yang Indonesia kuat, namun juga ke arah jangka menengah panjang,” pungkas Suahasil.
(NDA)
