Jaga Ketahanan Energi Nasional, Pemerintah Tolak Terapkan Skema Power Wheeling
Hashim mengaku sangat optimistis bahwa sektor ketenagalistrikan Indonesia bakal tetap menarik minat investor global.
IDXChannel - Pemerintah meyakini bahwa penerapan skema power wheeling bakal kontraproduktif terhadap upaya membangun ketahanan energi nasional.
Karenanya, pemerintah dipastikan menolak usulan penerapan skema tersebut di sektor ketenagalistrikan dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Indonesia Economic Outlook 2025, di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
"Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menolak usulan skema power wheeling, agar negara tetap memegang kendali penuh terhadap ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor ketenagalistrikan," ujar Hashim, saat tampil sebagai salah satu pembicara di acara tersebut.
Sikap penolakan tersebut, menurut Hashim, bukan berarti pemerintah anti terhadap peran investor asing, melainkan salah satu bentuk antisipasi terhadap peluang terjadinya kondisi wild west.
"Kalau power wheeling dibuka, dan ini yang Saya dengar dari Pemerintah, nanti bisa wild west. Banyak sektor listrik kita nantinya bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia," ujar Hashim.
Karenanya, berbekal kekhawatiran tersebut, Hashim memastikan bahwa penerapan skema power wheeling bakal tetap ditolak dan tidak akan dilakukan selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Karena pertimbangan Presiden adalah bahwa negara harus tetap pengendali. Jadi selama beliau menjabat (sebagai Presiden RI), (skema power wheeling) tidak akan kita terapkan," ujar Hashim.
Namun demikian, meski dengan tanpa diterapkannya skema power wheeling, Hashim mengaku sangat optimistis bahwa sektor ketenagalistrikan Indonesia bakal tetap menarik minat investor global.
"Banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi. Indonesia dianggap sebagai safe heaven bagi investasi, dan kita dianggap bankable," ujar Hashim.
(taufan sukma)