Jakarta Makin Macet, Subsidi Kendaraan Listrik Sudah Tepat?

Kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan subsidi kendaraan listrik kurang tepat lantaran jumlah kendaraan di DKI Jakarta semakin masif.

IDXChannel - Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang menilai kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan subsidi kendaraan listrik kurang tepat lantaran jumlah kendaraan di DKI Jakarta semakin masif.

Saat ini jumlah kendaraan bermotor sudah melebihi kapasitas jalan, atau melebihi 8.000 smp (satuan mobil perjam). Hal itu yang menyebabkan kemacetan di ibu kota semakin parah.

"Bahkan seseorang bisa menghindari pajak pertambahan nilai kendaraan yang dapat diakali dengan KTP orang lain, contoh seorang penerima BLT dapat memiliki mobil mewah, seperti kasus Rubicon misalnya," kata Deddy salam pernyataan tertulisnya, Senin (13/3/2023).

Ia menambahkan, jika pemerintah menyediakan infrastruktur transportasi umum yang memadai dan terjangkau, masyarakat pun bakal lebih senang menggunakan transportasi umum.

"Subsidi dari Pemerintah akan lebih tepat guna jika diberikan kepada pengguna angkutan umum massal seperti angkutan berbasis jalan dan berbasis rel," sambungnya.

Menurut Deddy, pemberian proporsi subsidi tersebut akan memberikan semangat dan gairah bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, sehingga mereka mau meninggalkan kendaraan pribadinya yang berdampak kelancaran lalu lintas di jalan raya. 

Kalaupun semisal harus memberikan subsidi, harapannya bisa diberikan hanya untuk skema konversi sehingga jumlah kendaraan tidak bertambah akibat pembelian kendaraan baru yang lebih murah.

"Apabila Pemerintah tetap memaksakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik tanpa konversi, adalah sebuah fakta bahwa Pemerintah memang tidak berpihak kepada pemberdayaan angkutan umum," ujar Deddy.

(DES)