Jika AS Gagal Bayar Utang, Ketua DPR: Konsekuensinya Mengerikan

Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy mendesak Presiden Joe Biden memulai negosiasi anggaran guna menaikkan plafon utang pemerintah Amerika Serikat (AS).

IDXChannel - Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy mendesak Presiden Joe Biden memulai negosiasi anggaran guna menaikkan plafon utang pemerintah Amerika Serikat (AS). Ketua DPR AS tersebut mengusulkan pemotongan anggaran besar-besaran.

Dalam sebuah surat untuk Biden, McCarty ingin mengurangi pengeluaran domestik, menarik kembali dana bantuan Covid-19 yang tidak terpakai dan perubahan lain yang menurutnya akan menghemat triliunan dolar. 

"Posisi Anda - jika dipertahankan - dapat mencegah Amerika memenuhi kewajibannya dan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi seluruh bangsa," kata McCarthy dalam surat tersebut, dilansir dari Reuters pada Rabu (29/3/2023).

Namun, Partai Republik hingga saat ini belum merilis rencana anggaran versi mereka dan mungkin perlu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk melakukannya.

Partai Demokrat mengatakan kubu Republik harus merilis proposal anggaran mereka sebelum negosiasi dimulai. Baru-baru ini, Biden meluncurkan rencana anggarannya dan mendorong pajak yang lebih tinggi untuk orang kaya.

"Sudah waktunya mereka merilis rencana anggaran," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Biden menuduh Partai Republik menyandera ekonomi AS. Partai Republik meminta pemangkasan anggaran besar-besaran sebagai imbalan atas naiknya plafon utang.

Kebuntuan politik terjadi sejak Biden dan McCarthy mengadakan pertemuan awal pada Februari. Kebuntuan tersebut menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan tentang kemungkinan gagal bayar utang AS yang dapat melumpuhkan perekonomian.

Partai Republik saat ini menguasai DPR AS. Partai Demokrat menegaskan yang memiliki wewenang untuk menaikkan plafon utang adalah parlemen bukan pemerintah.

(WHY)