Jokowi: Indonesia Sudah Punya Arah yang Jelas, Termasuk Peta Jalan Hilirisasi

Jokowi menekankan Indonesia telah memiliki arah dan tujuan yang sangat jelas ke depannya. Termasuk, peta jalan untuk hilirisasi minerba.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Indonesia telah memiliki arah dan tujuan yang sangat jelas ke depannya. Termasuk, peta jalan untuk hilirisasi minerba.

"Untuk negara kita arahnya ke depan sudah jelas apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita kerjakan semua sudah jelas. Rencana sudah ada semua, hilirisasi misalnya peta jalan untuk minerba seperti apa setelah disetop nikel, di-stop tembaga, stop bauksit, stop timah, dilanjutkan lagi hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan semuanya, "ujar Presiden dalam forum investasi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Menurut Jokowi, kunci dari keberlanjutan pembangunan Indonesia yaitu dengan memastikan implementasi dari peta jalan yang telah disusun berjalan baik. Saat ini, katanya, peta jalan sudah terlihat jelas.

“Semuanya peta jalan itu sudah jelas. Tinggal nanti kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi,” jelasnya.

Presiden menjelaskan kerja detail di lapangan sangat diperlukan guna menjamin implementasi tersebut. Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong setiap kementerian/lembaga membentuk tim pengawas sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan. 

“Memang kerja sekarang enggak bisa yang makro saja, enggak bisa. Kita harus punya tim masing-masing, kementerian/lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasa yang senang untuk terjun di lapangan anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan, hingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan,” jelasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia. Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi menurut Presiden faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. 

“LRT juga sama seperti itu, hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing.”

“Ketemu ya sudah diputuskan, saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar (rupiah) itu adalah memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,” pungkasnya. 

(FRI)