Jokowi Minta Birokrasi Cepat, Akuntabel dan Transparan, MenPANRB Finalisasi Pelayanan Digital
Untuk menciptakan birokrasi sesuai mandat Jokowi, MenPANRB sedang finalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) digital.
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait birokrasi.
Kepala Negara meminta MenPANRB menciptakan birokrasi cepat, akuntabel dan transparan. Menanggapi mandat tersebut, Anas mengatakan pihaknya sedang berada di tahap finalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) digital.
Sistem ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik di berbagai tingkatan dari pusat hingga pelayanan di daerah hanya dalam satu platform.
“Sekarang sudah ada MPP (fisik) di 112 kabupaten kota di Indonesia. Sekarang ini selain direct service, didorong namanya MPP Digital. Sekarang kalau ngurus KTP butuh waktu lama karena backend-nya masih harus ke manual, harus ke sistem SIAK Dukcapil. Dengan MPP Digital, insya allah ke depan dapat diurus secara online,” ujar MenPANRB Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (2/3/2023).
Menurut Anas, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini sedang dikembangkan pemerintah akan mengefektifkan kinerja birokrasi. Hal ini terjadi karena adanya integrasi layanan publik antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“SPBE ini bukan menambah aplikasi baru, tapi meng-interoperabilitas-kan dari sistem yang ada. Jadi sekarang targetnya semua kementerian lembaga diperintah oleh Presiden agar mengintegrasikan layanan masing-masing,” ujarnya.
Anas pun membeberkan bukti nyata negara - negara yang memiliki SPBE baik dan berdampak langsung ke pelayanan publik.
“SPBE ini kalau kita lihat di negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Korea Utara, Selandia Baru, Swedia dan seterusnya itu nilai SPBE-nya bagus, ini paralel dengan indeks persepsi korupsinya pasti bagus, tingkat kemudahan berusaha juga bagus, indeks penegakan hukum atau rule of law juga bagus,” ujarnya.
(FRI)