Dovana Hasiana/MPI
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga belum maksimal. Padahal program tersebut memakan biaya Rp500 triliun namun dampaknya baru 0,5 persen.
“Ada banyak program K/L dan pemerintah daerah yang menghabiskan anggaran besar tapi sebagian tidak sejalan dengan target prioritas Bapak Presiden. Ini bisa kita lihat melalui anggaran kemiskinan yang tersebar kurang lebih Rp500 triliun, tapi dampaknya hanya 0,6 persen sampai 0,5 persen,” ujar MenPANRB Anas dalam acara Talkshow RB Tematik di Universitas Indonesia, Kamis (2/3/2023).
Anas mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan tata kelola dari program tersebut. Ia menambahkan, program pengentasan kemiskinan dimasukkan sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi (RB) tematik yang tujuannya adalah menjadikan program ini memiliki dampak langsung dengan penurunan angka kemiskinan.
“Jadi pemda tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk lobi, tidak perlu undang konsultan dan rapat di hotel-hotel. Cukup kurangi saja angka kemiskinan di kabupatennya, angka RB-nya otomatis melompat naik. Begitu juga terkait K/L sesuai program prioritasnya," papar Anas.
Menurut Anas, saat ini anggaran kemiskinan sebagian besar dihabiskan pada program - program yang tidak memiliki relevansi terhadap penurunan angka kemiskinan.
