KCI Jadi Impor KRL? Luhut: Tunggu Hasil Audit 10 Hari ke Depan

Keputusan jadi atau tidaknya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) impor KRL bekas dari Jepang akan ditentukan dalam hasil audit.

IDXChannel - Keputusan jadi atau tidaknya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) impor KRL bekas dari Jepang akan ditentukan dalam hasil audit yang akan dilakukan dalam 10 hari ke depan.

Seperti diketahui hari ini, Senin (6/3/2023), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT KAI, PT KCI mengadakan rapat mengenai masalah impor KRL di Kantor Kemenko Marves. 

Luhut mengatakan bahwa dalam pembahasan rapat tersebut belum menemukan hasil keputusan impor KRL bekas dari Jepang. 

Dia mengatakan bahwa keputusan tersebut akan terlaksana setelah adanya audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan. 

Adapun audit tersebut terkait dengan kebutuhan keretanya berpa dan harganya berapa. Setelah itu akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. 

"Jadi nunggu hasil audit BPKP dalam sepuluh hari ke depan. Iya ada opsi hybrid tapi kita supaya jangan salah kita tunggu hasil auditnya," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Senin (6/3/2023). 

Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agung Gumiwang mengkritik terhadap perencanaan KCI terhadap impor KRL yang terlalu mendesak. Menurut Agus seharusnya KCI mengajukan penggantian KRL dari jauh-jauh hari. 

Hal itu dilakukan guna pihaknya dapat menyiapkan keperluan tersebut. "Sehingga  kami Kementerian Perindustrian sebagai pembina industrinya kami bisa siapkan, dan kami meminta ke depan jni tidak boleh terulang lagi," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Senin (6/3/2023). 

Meski begitu, Menperin Agus mengakui permintaan impor KRL oleh KCI dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik. Oleh karenanya, Menperin Agus masih melihat kekuatan financial maupun enginering dari pihak KCI dan INKA. 

Adapun untuk mengetahuinya, Menperin Agus mengatakan hal itu dilakukan melalui Aduit yang akan dilakukan oleh pihak independent. 

"Bagaiaman cara kita tau angka itu. Ya mau tidak mau kita harus audit. Pokoknya harus audit dan itu auditnya harus lembaga independent," katanya. 

Adapun, Menperin Agus mengatakan bahwa dari hasil audit itulah nantinya akan diambil keputusan apakah tetap dilakukan impor atau tidaknya.

"Jadi angka yang keluar dari audit itu akan kami jadikan bahan keputusan. Jadi kalo audit itu mengatakan A ya kebijakan kita akan A. Audit kemampuan finansial KCI atau INKA begini ya akan kita sesuaikan begini. Kalo nanti audit armada yang dibuat KCI berapa gerbong dan kita sesuaikan profitnya dan sebagainya," katanya. 

Menperin Agus juga mau meluruskan pernyataan yang beredar di media massa soal opsi impor menjadi pilihan dari pihaknya. Dia menegaskan bahwa pilihan impor tersebut adalah pilihan terakhir. 

"Kalau untuk mengisi atau dalam tanda kutip benar harus ada kereta api yang masa operasional sudah selesai maka kami pemerintah akan mendahulukan memprioritaskan opsi retrofit, karena itu ada penyerapan tenaga kerja, bukan impor. Sekali lagi impor itu pilihan terakhir," pungkasnya. (RRD)