Kebijakan Satu Peta, Jurus Pemerintah Dorong Pemerataan Pembangunan RI
Pemerintah menggaungkan kebijakan satu peta sebagai solusi pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, penguatan ekonomi saat ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, penguatan ini mencakup di wilayah Maluku dan Papua yang pertumbuhannya hampir di atas 13%.
"Hanya saja, kontribusi utama masih berasal dari Pulau Jawa sebesar 56,55%. Maka dari itu, salah satu upaya kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjadi dasar pembangunan adalah kebijakan satu peta," ungkap Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional secara virtual di Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Kebijakan satu peta ini, lanjut dia, adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan satu standar referensi sebagai basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
Program kebijakan satu peta ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PP Nomor 9 Tahun 2016 dengan kegiatan utama adalah kompilasi integrasi, sinkronisasi, informasi geospasial tematik dan juga berbagai data untuk jaringan informasi geospasial nasional.
"Dan dengan regulasi yang ke Nomor 23 tahun 2021 tematiknya ditingkatkan dari 85 menjadi 158 dan ini dengan menambahkan tema baru antara lain dibidang perekonomian, keuangan, kebencanaan, kemaritiman dan melibatkan tambahan menjadi total 24 Kementerian/Lembaga (K/L)," papar Airlangga.
Adapun manfaat dari kebijakan satu peta adalah pembangunan berbasis spasial, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi dan udara.
"Selanjutnya, kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perbaikan data IGT masing-masing sektor," tandas Airlangga.
(FAY)