Kementerian PUPR Dorong Pengembangan Bangun Hunian Ramah Lingkungan untuk Tekan Polusi
Kementerian PUPR mendorong pembangunan perumahan ramah lingkungan. Hal itu bisa memberikan andil dalam upaya menurunkan emisi karbon.
IDXChannel – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan perumahan ramah lingkungan. Hal itu bisa memberikan andil dalam upaya menurunkan emisi karbon.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup besar. Hal tersebut dapat tercermin dari angka backlog perumahan berdasar survey sebesar 12,7 juta.
Pemenuhan kebutuhan rumah yang masih besar itulah yang saat ini tengah dikejar oleh pemerintah untuk menghadirkan rumah ramah lingkungan. Belum lagi proyeksi bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan membuat jumlah populasi yang lebih besar.
Maka kebutuhan sandang, pangan, dan papan pun turut meningkat. Meskipun bonus demografi itu juga menyelipkan potensi-potensi baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
"Perluasan wilayah perkotaan juga membawa tantangan yang sangat besar, termasuk meningkatnya jumlah penghuni daerah kumuh, peningkatan polusi udara, layanan dasar dan infrastruktur yang tidak memadai, serta perluasan wilayah perkotaan yang tidak terencana-yang juga membuat kota menjadi lebih rentan terhadap bencana," kata Herry TZ dalam acara International Learning Workshop: Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah di samping upaya menekan emisi karbon, Kementerian PUPR mendorong para pengembang untuk menyediakan rumah-rumah dengan seminimum mungkin menghasilkan emisi karbon.
Bukan hanya untuk para Pengembangan besar yang menyediakan hunian untuk kelas atas, namun rumah hijau juga terus didorong untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Pertama kita ajak sosialisasi, bahwa ini akan memberi nilai tambah dan menjadi tuntutan ke depan," kata Herry TZ.
Lantas bagaimana konsep rumah hijau yang di dorong Pemerintah kepada para pengembang? Herry menjelaskan setidaknya ada tiga poin penting dalam menciptakan rumah hijau. Mulai dari perencanaan, konstruksi, dan pembiayaan rumah tersebut.
Dari sisi perencanaan, rumah hijau harus mempunyai desain yang berkelanjutan, dari sisi pemanfaatan air, energi, hingga material yang akan digunakan. Pemanfaatan air dapat dinilai dari bagaimana pengelolaan air bekas pakai dan bisa diuganakan kembali.
Sedangkan untuk penggunaan energi sendiri rumah hijau diharapkan mampu memanfaatkan sumber energi baru terbarukan, dan seminimum mungkin menggunakan energi dari fosil. Hal tersebut misalnya dengan instalasi solar panel, atau menggunakan sumber listrik selain dari PLTU.
"Itu dari pemanfaatan material, air, dan energi, kalau kita bisa kaitkan dengan solar panel, itu akan lebih tinggi lagi tingkat green -nya, sehingga memang idenya ini harus kita kolaborasikan," kata Herry.
Bahkan dijelaskan Herry selisih biaya membangun rumah hijau hanya 2% lebih mahal dibandingkan dengan rumah konvensional. Tapi punya manfaat yang lebih besar untuk mengurangi emisi karbon.
"Karena green ini di satu sisi memang transformasi, kita harus berubah, ke depan semua harus seperti ini, jadi kalau enggak berubah, telat nanti. Kedua ada peluang, di pasar uang itu sudah dilabelin, yang hijau dan yang tidak," kata Herry TZ.
Sedangkan dari sisi pembiayaan, Herry mengatakan saat ini banyak investor yang sudah mulai banyak menimbang aspek keberlanjutan. Termasuk pada sebuah proyek-proyek perumahan. Sehingga mereka akan condong mendanai proyek-proyek yang sedikit memiliki emisi karbon.
"Investor mulai terikat, dia hanya bisa mendanai yang hijau. kayak dulu rokok lah, bayangin dulu ke bandara banyak asap rokok, terus lama-lama sekarang jadi yang merokok ditempatkan ruang yang lebih sempit. Ini juga sama, trennya akan ke sana," ujarnya.
(FRI)