Kementerian PUPR Tegaskan Bakal Selektif Gunakan Mandor Asing di Proyek IKN
Kementerian PUPR bakal sangat selektif dalam menggunakan tenaga kerja konstruksi asing pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
IDXChannel - Direktur Jendral Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rachman Arief Dienaputra, mengatakan pemerintah bakal sangat selektif dalam menggunakan tenaga kerja konstruksi asing pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan meminimalisir penggunaan tenaga kerja asing, lanjutnya, tenaga kerja konstruksi lokal juga bisa mendapatkan 'kue pembangunan' dari adanya proyek IKN.
"Saya kira sangat selektif (menggunakan TKA), kita mendatang dari luar yang memang kita tidak bisa, kita datangkan," ujar Arief saat ditemui pada acara Konstruksi Indonesia 2023 di JIExpo Kemayoran, Jumat (3/11/2023).
Dia mengatakan, pembangunan IKN ini memang bakal menjadi percontohan bagi pembangunan-pembangunan kota di Indonesia. Pasalnya proyek ibu kota baru itu telah di rancang untuk menjadi kota pintar, modern, dan berkelanjutan.
Pembangunan kota pintar pun belum banyak contohnya pada pembangunan kota di Indonesia. Sehingga pengalaman tenaga kerja konstruksi di Indonesia pun akhirnya juga belum banyak terbentuk untuk membangun kota tersebut.
Arif menyebut pihaknya terus melakukan dan memberikan pelatihan bagi para tenaga kerja konstruksi di Indonesia terutama yang akan dikirimkan atau yang sedang bekerja di IKN. Hal tersebut diharapkan menjadi upaya untuk meminimalisir penggunaan tenaga kerja konstruksi asing di IKN.
"Apa yang tidak kita miliki, tidak kuasai ya mungkin kita datangkan mereka (TKA), kalau sudah kita kuasai kan tidak perlu, karena mostly teknologi kita kuasai," kata Arief.
Pada periode 2023-2024, Ditjen Bina Konstruksi bakal mengirim tambahan 3.000 tenaga kerja konstruksi ke IKN. Bahkan 3.000 tenaga kerja tersebut juga sudah mengantongi sertifikat dari Kementerian PUPR.
"Program IKN kita ada khusus program, memang difokuskan untuk tenaga kerja konstruksi (TKK) yang akan ke IKN maupun yang di IKN. Total 2023 - 2024 sekitar 3.000 TKK akan ke IKN," pungkasnya.
(FRI)