Kendalikan Inflasi, BI Bentuk Desa Digital
BI Provinsi Jawa Barat membentuk program digitalisasi pada ekosistem desa serta program ketahanan pangan di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
IDXChannel - Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat membentuk program digitalisasi pada ekosistem desa serta program ketahanan pangan di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Program ini merupakan kolaborasi dengan Pemkab Bogor dan Netzme.
Program ini demi mengakselerasi perekonomian Jawa Barat serta tercapainya visi Jawa Barat menjadi provinsi digital. Maka diperlukan program pengembangan ekosistem ekonomi Jawa Barat yang mandiri, produktif dan berdaya saing.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Jeffri D. Putra mengatakan berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan moneter akan difokuskan untuk stabilitas (pro-stability), sementara 4 kebijakan lainnya yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
"Hingga saat ini, UMKM atau penjual yang menggunakan QRIS di Jawa Barat ini jumlahnya sekitar 23% di tingkat nasional atau sekitar 4,3 juta merchant, kemudian pengguna QRIS di Jawa Barat sendiri itu sekitar 5,5 juta pengguna atau 26% dari 24,1 juta pengguna nasional. Jadi semakin sering QRIS digunakan UMKM atau Merchant ini akan memudahkan perbankan menangkap profil UMKM, sehingga akan menambah credit point untuk mengajukan pembiayaan," kata Jeffri, Rabu (24/8/2022).
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Program ini nantinya mencakup fasilitas pengelolaan sampah, fasilitas pendukung ketahanan pangan, layanan payment point online banking, digitalisasi bank sampah, UMKM serta sarana prasarana desa.
Dalam pelaksanaan program ini, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) yang bergerak di bidang penyedia jasa solusi sistem pembayaran digital dalam implementasi program digitalisasi pada ekosistem desa, antara lain digitalisasi 922 UMKM, digitalisasi bank sampah di 23 RW Desa Gunung Putri, serta sarana dan prasarana desa 1 masjid, 2 yayasan sosial dan 1 sekolah.
Sementara itu, CEO Netzme Vicky G. Saputra mengatakan sangat bangga dapat berkolaborasi dan mendukung upaya Bank Indonesia dan Pemkab Bogor dalam program digitalisasi pada ekosistem desa.
"Program Desa Digital QRIS Netzme merupakan salah satu bentuk dukungan untuk program 15 Juta Pengguna Baru QRIS dari Bank Indonesia. Selain itu, melalui program ini Netzme bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu caranya adalah dengan mengajak para petani, pelaku UMKM, warga hingga perangkat desa & BUMDes yang ada di desa tersebut untuk bertransaksi menggunakan QRIS," ucap Vicky.
Desa Gunung Putri adalah Desa Digital QRIS Netzme kelima. Desa digital lainnya yakni Desa Sukaraja, Desa Rambeanak, Desa Tawangsari, Desa Jabung.
Program unggulan BUMDES Gunung Putri adalah bank sampah, melalui desa digital ini bank sampah telah terintegrasi ke sistem digital. Iuran yang didapat oleh warga dengan mengumpulkan sampah dibagikan melalui QRIS. Jadi melalui bank sampah ini memanfaatkan sistem QRIS Terminal Netzme.
Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri berterima kasih kepada Bank Indonesia Jawa Barat dan PT Netzme yang beberapa bulan ke belakang terus membina hingga terwujudnya QRIS.
"Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk merubah paradigma dan mindset yang biasanya melakukan transaksi tunai akhirnya beralih menjadi non-tunai, masih membutuhkan waktu lagi, dengan segala kekuatan dan kekompakan warga Gunung Putri akan terwujud secepatnya," tutur Daman.
Pelaksanaan GNPIP di Kabupaten Bogor ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi nasional pada 18 Agustus 2022 lalu, yakni agar TPID memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli dan pemulihan ekonomi nasional.
(DES)