ECONOMICS

Khawatir Berdampak Buruk ke Ekonomi, Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Perkara Polusi Udara

Suparjo Ramalan 21/08/2023 16:10 WIB

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah agar menyusun kajian sumber utama terkait polusi udara di DKI Jakarta.

Khawatir Berdampak Buruk ke Ekonomi, Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Perkara Polusi Udara. (Foto MNC Media)

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah agar menyusun kajian sumber utama terkait polusi udara di DKI Jakarta. Kajian itu untuk melihat dampak ekonomi yang kemungkinan bisa terjadi.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pemerintah perlu mengkaji perkara polusi udara di Jakarta. Hasil kajian bisa dirumuskan dalam bentuk regulasi. Menurutnya, penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.

“Salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah just energy transition atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan," ungkap Shinta kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Lebih lanjut, untuk solusi jangka pendek diperlukan penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan listrik.

Shinta menerangkan, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi. Hal ini agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.

Sementara itu untuk solusi jangka menengah, kata dia, pemerintah perlu memasifkan program peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transit (MRT), hingga dekarbonisasi rantai pasok.

Sehingga, tambah Shinta, target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan.

"Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan," pungkasnya.

(YNA)

SHARE