Mampir ke Madura, Sri Mulyani Pamer Sederet Kontribusi APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep, Madura dalam rangka kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM.

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep, Madura dalam rangka kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM. 

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan, bahwa APBN merupakan instrumen negara yang hadir untuk mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pertahanan dan keamanan.

“Untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara yang begitu mulia tersebut maka instrumen yang sangat penting adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). bidangnya Pak Menkopolhukam," ujar Menkeu dalam dialog APBN di Pendopo Agung Keraton Sumenep. , Kamis (2/2/2023).

Untuk memajukan perekonomian daerah termasuk di wilayah Madura, ia memastikan APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) Pada TA 2022, realisasi TKD di wilayah Madura mencapai Rp7.040,43 miliar atau 100,66% dari alokasinya sebesar Rp6.994,31 miliar. 

Capaian output dari TKD di antaranya:

1. Bidang Kesehatan yaitu Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas; Penyediaan Alat Kesehatan RS; Pengadaan sarana prasarana percepatan penurunan stunting; Bantuan Operasional Kesehatan; Bantuan Operasional KB; Alat Kesehatan; Pembangunan/Rehabilitasi Faskes; Iuran BPJS.
2. Bidang Pendidikan yaitu Pembangunan Ruang Kelas; Rehabilitasi Ruang Kelas; Pembangunan Ruang Guru; Rehabilitasi Ruang Guru. Bantuan Operasional Sekolah; BOP PAUD; BOP Pendidikan Kesetaraan; Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah; Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah; Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah; BOP Museum & Taman Budaya.
3. Bidang Infrastruktur yaitu Penanganan Jalan; Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan;

Untuk mendukung UMKM, dukungan dana dari TKD juga diberikan oleh Pemerintah antara lain melalui DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) kepada daerah di wilayah Madura sebesar Rp1.616,8 juta yang ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada 412 peserta pelatihan, serta DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp1.440,9 juta yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada 918 pelaku usaha. 

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit/pembiayaan modal kerja kepada usaha produktif di Indonesia. Dana yang disalurkan kepada masyarakat 100% berasal dari lembaga keuangan penyalur KUR. Dukungan pemerintah diberikan melalui pembayaran subsidi bunga, sehingga beban bunga yang ditanggung oleh debitur KUR menjadi lebih ringan.

Pada 2022, KUR telah disalurkan kepada 7.615.492 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp365,5 Triliun. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dari sisi jumlah debitur KUR 2022, yaitu sebanyak 1.487.112 debitur di mana sekitar 4,1% debitur berada di Pulau Madura. 

Realisasi Penyaluran KUR di Kabupaten Sumenep 2022 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 454,3 miliar.

Selain KUR, pemerintah juga memiliki program Pembiayaan Ultra Mikro yang juga menyasar pelaku usaha di segmen mikro. Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program dana bergulir yang dikelola oleh BLU PIP untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat dengan dilengkapi program pendampingan bagi para debiturnya. 

Setiap tahunnya, realisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dan jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi terus meningkat. Pada 2022, Pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau lebih dari 2 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp8,1 triliun, 17,6% dari nilai tersebut disalurkan di Provinsi Jawa Timur. 

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Kabupaten Sumenep dilakukan oleh 2 BUMN dan 5 koperasi. Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 sebanyak 26.886 debitur atau 6,8% dari total debitur di Provinsi Jawa Timur.

Bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha juga ditunjukkan melalui program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BLU BPJPH. Proses penerbitan Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh BLU BPJPH. 

Pada Desember 2022, terdapat 105 Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BLU BPJPH kepada Pelaku UMK di Kabupaten Sumenep. BPJPH akan melanjutkan program fasilitasi sertifikat halal ini pada tahun 2023 dengan membuka program kuota satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). 

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare tidak akan dikenakan biaya atau dengan kata lain tarif layanannya akan ditanggung oleh APBN.

Pemerintah juga memiliki program FLPP yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Program ini merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah yang disalurkan dengan pola executing oleh BP Tapera melalui Bank Penyalur. Porsi pembiayaan FLPP yang bersumber dari BP Tapera (APBN) adalah 75%, sedangkan sisanya (25%) bersumber dari dana Bank Penyalur. 

Terdapat enam perwakilan Bank Penyalur KUR yang ikut meramaikan kegiatan showcase UMKM kali ini, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan BPD Jatim. Masing-masing Bank akan menyerahkan dukungan UMKM (CSR) kepada masyarakat. 

(DES)