Mau Makan di Restoran Harus Tunjukkan Kartu Vaksin, Ini Tanggapan Pengusaha

Pemerintah menetapkan kebijakan bukti sudah vaksinasi sebagai syarat masuk restoran.

IDXChannel - Pemerintah menetapkan kebijakan bukti sudah vaksinasi sebagai syarat masuk restoran. Hal ini dinilai masih butuh banyak persiapan, mengingat belum semua orang mendapat giliran vaksin.

"Kalau kita melihat kebijakan pemerintah terkait bahwa makan harus memperlihatkan kartu vaksin, hal ini mungkin kami melihatnya masih butuh persiapan yang lebih banyak, karena masalah vaksin ini tidak semua orang yang belum divaksin berarti mereka tidak mau divaksin, mungkin ada yang karena penyakit, anak kecil, lain-lain," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, dalam Market Review, Selasa (3/8/2021).

Maulana juga menyebut bahwa sentra vaksinasi masih belum permanen, ditambah dengan keterbatasan stok vaksin di Indonesia.

"Kedua, sentra vaksinasi masih belum permanen, masih bersifat berpindah dan masalah ketersediaan vaksin yang belum maksimal, jadi stoknya masih terbatas. Sehingga nanti pada saat ketika mereka ingin melakukan vaksin pun masih mengalami keterbatasan," terangnya.

Menurut Maulana, apabila penerapan kebijakan ini dilakukan tidak dengan persiapan yang matang, justru dapat memukul lagi sektor pariwisata khususnya restoran.

"Jadi kalau kita mensyaratkan bahwa semua yang makan di restoran harus menggunakan vaksin ini juga akan menjadi kendala dan terus memukul sektor pariwisata yang sebenarnya khusus di restoran yang sudah saat ini dengan adanya PPKM level 3 dan 4, sudah sangat berat," ungkapnya.

Lebih jauh, Maulana juga mempertanyakan kebijakan ini ihwal penerapannya apakah akan juga diberlakukan di rumah makan skala kecil seperti warteg, atau khusus restoran besar saja.

Maulana mengaku bahwa pemerintah tidak mengajak diskusi PHRI dalam membuat kebijakan tersebut.

"Situasi ini agak menyulitkan bagi kami karena pemerintah tidak komunikasi dengan kami dalam membuat aturan. Semua kebijakan pemerintah bagi kami tidak ada pilihan, harus melakukan, jika tidak melakukan ada sanksi, ada pidana, ini yang saat ini terjadi," ucapnya.

Kendati demikian, PHRI mendukung penuh langkah pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di berbagai daerah.

"Sebenarnya kalau masalah vaksin ini kita sangat mendukung karena kita sama-sama memahami bahwa vaksinasi adalah yang menjadi trigger kita untuk bisa lagi melakukan mobilitas. Itu intinya, selain penerapan protokol kesehatan," ujarnya. (RAMA)