Menaker Targetkan Pencairan JKP, JHT, dan JKN Mantan Pekerja Sritex (SRIL) Cair Sebelum Lebaran
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan uang manfaat JKP, JKN, dan JHT korban PHK Sritex bisa dicairkan sebelum Lebaran 2025.
IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan uang manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), uang manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan uang manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) korban PHK Sritex bisa dicairkan sebelum Lebaran 2025.
Yassierli menjelaskan, saat ini pihaknya masih dalam proses pengumpulan kelengkapan dokumen para pekerja korban PHK Sritex Group bersama dengan BJPS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan sebelum pembayaran klaim tersebut.
"Kemudian JHT, ini yang kemudian sekarang kita upayakan bersama, kita berharap bisa dimanfaatkan sebelum hari raya Idul Fitri, dengan jumlah yang signifikan," ujarnya dalam Raker bersama Komisi Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Menaker menjelaskan, saat ini pihaknya melalui Satgas PHK Sritex di Solo juga tengah membantu percepatan untuk pengumpulan dokumen administrasi para pekerja korban PHK Sritex. Pengumpulan dokumen itu ditargetkan bisa rampung pada pekan ini.
"Satgas turun memastikan bisa memenuhi administrasi klaim JKP, kita terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan untuk progres, kita berharap minggu ini bisa selesai," kata Yassierli.
"Kami sudah koordinasi dengan Disnaker provinsi dan Sritex group untuk memastikan berkas persyaratan, untuk klaim JHT dan JKP, ini jumlah cukup besar, kita butuh dokumen yang menjadi persyaratan klaim tersebut," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menaker memaparkan setidaknya ada empat hak pekerja PT Sritex Pasca PHK, pertama upah, pesangon, dan THR; Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT); Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional.
Adapun regulasi terbaru menyangkut soal besaran nilai JKP yang bisa diklaim para peserta. Lewat PP 6/2025, peserta dalam hal ini mantan karyawan Sritex bisa mendapatkan uang tunai 60 persen dari upah selama enam bulan, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja.
(Dhera Arizona)