MenPAN-RB: Pemindahan ASN ke IKN termasuk Paradigma Budaya Kerja hingga Pelayanan
KemenPAN-RB menyatakan pemindahan ASN ke IKN juga untuk menciptakan reformasi birokrasi hingga budaya kerja baru para ASN.
IDXChannel - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan dalam arti fisik semata. Namun juga menciptakan reformasi birokrasi hingga budaya kerja baru para ASN.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, seluruh layanan administrasi pemerintahan bakal dilakukan secara digital. Hal itu diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih luas dan merata bagi seluruh wilayah di Indonesia.
“Pemindahan ASN ini juga bukan dalam arti fisik semata, tapi perpindahan paradigma budaya kerja hingga paradigma pelayanan. Semuanya berbasis digital,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.
Anas menjelaskan, ada tujuh program prioritas yang saat ini tengah dikaji, selain agenda pemindahan ASN ke IKN.
Prioritas selanjutnya, penguatan reformasi birokrasi (RB) berdampak dengan mekanisme jemput bola dan fokus pada pemerintah daerah di luar Jawa-Bali. Layanan jemput bola, menurutnya, harus banyak digalakkan di semua daerah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan terbaik dan tidak ribet.
“RB berdampak adalah menjadikan kerja birokrasi itu bisa dirasakan. Jadi kinerjanya bukan hanya berorientasi ke laporan administratif, seperti katakanlah absensi, tetapi harus diukur dampak kerjanya ke masyarakat,” tuturnya.
"Salah satunya lewat jemput bola, jemput masalah dan beri solusi," imbuhnya.
Kemudian percepatan transformasi digital melalui interoperabilitas sembilan layanan prioritas dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mulai dari sektor kesehatan, sejumlah layanan di kepolisian, hingga pendidikan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), birokrasi tidak perlu berlomba membuat aplikasi.
“Harus ada interoperabilitas, integrasi baik data maupun penggunaannya. SPBE jalan terus dan akan dipantau langsung oleh Bapak Presiden,” ucap Anas.
"Sudah banyak best practices di negara lain, yang dulu punya ribuan aplikasi yang bikin bingung rakyat, dan kini hanya tersisa belasan aplikasi yang bikin simpel rakyat," sambungnya.
Selain itu, penajaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP diperkuat untuk memastikan kinerja instansi pemerintah berjalan serempak, tidak ego sektoral, sehingga target pembangunan tercapai.
“Jadi egonya jangan hanya kinerja instansi masing-masing, tapi kinerja pemerintah. Antarinstansi pemerintah, dari pusat sampai daerah, kita bikin tidak jalan sendiri-sendiri, harus fokus pada target prioritas pemerintah,” ucap Anas.
Dia mengungkapkan program yang saat ini juga menjadi prioritas adalah peningkatan profesionalisme ASN berbasis digital, termasuk di dalamnya adalah penataan tenaga non-ASN.
Selanjutnya, penyiapan “Machinery of Government”, yaitu rekomendasi arsitektur kelembagaan bagi struktur kabinet ke depan setelah Pemilu 2024.
“Kami menjaring masukan banyak pihak agar kelembagaan pemerintah ke depan semakin agile dalam menghadapi dinamika zaman,” ujarnya.
Di samping itu, ada program yang mengakselerasi pembentukan mal pelayanan publik (MPP) dan MPP digital. Kehadiran MPP itu diharapkan mampu menjadi jantung dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terakhir penyusunan kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Indonesia Emas 2045, di mana negara kita akan masuk dalam empat besar ekonomi dunia, bisa diraih bila birokrasi bekerja makin reformis, profesional, dengan ditopang digitalisasi. Ini yang sedang dirumuskan peta jalannya sampai 2045,” ujar dia.
(RNA)