MenPANRB Belum Pastikan Seluruh Honorer Jadi ASN, Namun Jamin Tak Ada PHK
MenPANRB memastikan pemerintah tidak akan melakukan PHK massal bagi tenaga honorer atau tenaga non-ASN, namun dia tak menjamin seluruhnya bisa jadi ASN.
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memastikan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga honorer atau tenaga non-ASN.
Meski begitu, dia belum bisa memastikan adanya pengangkatan seluruh tenaga honorer sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dia beralasan hal itu bisa menyebabkan pembengkakan biaya negara.
“Saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guiding-nya adalah tidak ada PHK massal dan tidak ada penambahan anggaran,” ujar MenPANRB Anas dalam keterangan pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2023).
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi untuk menyelesaikan tenaga honorer. Namun, Anas menilai terdapat solusi yang ekstrem dari opsi tersebut, yakni opsi menghentikan seluruh tenaga honorer dan opsi mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN.
Menurutnya, menghentikan seluruh tenaga honorer akan memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik. Anas menambahkan, selama ini pihaknya telah melihat kontribusi besar yang diberikan tenaga honorer dalam membantu pemerintah.
“Sementara kalau diangkat seluruhnya jadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar,” ujarnya.
Dengan demikian, Anas dan pihaknya sedang menyiapkan opsi terbaik bagi semua pihak. Saat ini, KemenPANRB masih memprioritaskan pengangkatan 700.000 tenaga honorer di bidang kesehatan dan pendidikan.
"Mulai 2022 hingga 2023 ini yang diangkat sesuai prioritas adalah pendidikan dan kesehatan. Kemarin, kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang diusulkan daerah hanya 400.000,” pungkasnya.
Anas pun berharap pemerintah daerah bisa memetakan dan mengajukan kebutuhan dari sektor pendidikan dan kesehatan. Ia mengatakan pihaknya akan mengajukan 1 juta formasi untuk tahun 2024.
(FRI)