Dovana Hasiana/MPI
IDXChannel - Adanya rencana penghapusan tenaga honorer menimbulkan pro dan kontra. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya akan menyusun beberapa opsi sesuai pembahasan pada rapat.
Ia menekankan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan untuk mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan.
"Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Penataan Tenaga Non-ASN, Jakarta, dikutip Jumat (3/2023).
Adapun pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB) sebelumnya menggagas ide penghapusan tenaga honorer melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/185/M.SM.02.03/2022.
Hal ini dilakukan untuk melakukan percepatan digitalisasi dan menciptakan birokrasi yang lincah sesuai amanat Presiden Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Aspeksi) Bima Arya adalah salah satu dari banyak pihak yang kontra dengan rencana tersebut.
