Menperin Tegaskan Impor KRL Bekas Jepang Batal, Sesuai Kajian BPKP
Menperin menyebut pemerintah sepakat untuk tidak melakukan impor krl bekas Jepang, melainkan meretrofit kereta yang lama pada tahun depan.
IDXChannel – Polemik impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang akhirnya usai. Setelah pemerintah sepakat untuk tidak melakukan impor, melainkan meretrofit kereta yang lama menggunakan teknologi baru pada tahun depan.
Hal itu ditegaskan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Dia mengatakan keputusan itu sudah merupakan kesepakatan seluruh jajaran pemerintah. Bahkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menyatakan impor KRL bekas tidak diperlukan.
"Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin," ujar Agus.
Di samping itu, terkait opsi impor KRL bekas darurat, Agus menampik. Menurut dia, pemerintah tidak ada membahas hal tersebut.
Dia menilai, tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi bagi pemerintah, dalam sektor perkeretaapian nasional. Sehingga, opsi impor memang tidak perlu dilakukan.
"Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan pak Erick (Menteri BUMN) saja tidak mengarah ke situ kok," tegas Menperin.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, pemerintah akan kembali mengusahakan agar impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang dapat terlaksana. Meskipun hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor KRL bekas.
Menurut dia, impor tersebut dilakukan untuk keadaan darurat. Pasalnya kapasitas penumpang cukup tinggi di saat waktu atau jam sibuk (peak hour).
"Kita lagi diskusi, nanti Senin (pekan depan) mau ketemu Kepala BPKP, nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja," ujar Tiko usai rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (12/4/2023).
(FRI)