Menteri PUPR Sebut Dua Investasi KPBU Rusun ASN di IKN Masih Tahap Proses
Pembangunan 66 rusun tersebut ditargetkan Kementerian PUPR akan rampung pada 2024.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah memproses dua skema investasi melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk membangun rusun ASN di Ibu Kota Nusantara.
Menurutnya, saat ini dua calon investor masih dalam proses yang berlangsungnya di Direktorat Jendral Pembiayaan Infrastruktur. Namun Menteri Basuki berharap kedua investor tersebut dapat segera melakukan pembangunan.
"Masih di proses di DJPI, belum final, tapi dua itu masih berproses terus. Kita targetkan secepatnya," kata Menteri Basuki saat ditemui di Kantor Pusat Kementrian PUPR, Senin (30/10/2023).
Setidaknya ada 3 pelaku usaha yang saat ini tengah mengajukan skema KPBU ke Kementerian PUPR untuk melakukan pembangkangan rusun ASN di IKN. Pertama ada PT Summarecon Agung Tbk, serta perushaan yang membentuk konsorsium yaitu China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG) dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara.
Summarecon akan membangun 6 tower, dan Konsorsium Nusantara akan membangun 60 tower. Adapun nilai investasinya, diketahui konsorsium China nilainya Rp30,8 triliun, sedangkan Summarecon Rp1,67 triliun.
"Mereka akan menggarap rusun ASN dan Hankam dengan skema KPBU. Itu di luar pembangunan 47 tower PNS yang dari APBN. Ini lewat skema KPBU," ungkap Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo dalam kesempatan yang berbeda.
Meski demikian, Haryo memastikan spesifikasi ke 66 tower untuk PNS di IKN itu paling tidak sama dengan 47 tower yang digarap pemerintah menggunakan APBN. Seperti penyediaan fasum (fasilitas umum) dan fasos (Fasilitas Sosial) hingga kondisi unit yang sudah fully furnished.
"Hasil review apakah bentuknya perlu perbaikan atau apa nanti kita berikan kepada konsorsium tadi," lanjut Haryo.
Dia mengatakan pembangunan 66 rusun tersebut ditargetkan Kementerian PUPR akan rampung pada 2024. Hal itu untuk mendukung proses pemindahan PNS dari Jakarta ke IKN pada tahun 2024 mendatang.
"Kami targetkan 2024 selesai (rusun). Tahun 2024 bulan Agustus diharapkan akan ada upacara di sana," pungkasnya.
(SAN)