Minta Kepala Daerah Tak Protes ke Menkeu, Mendagri: Exercise Dulu Baru Lakukan Efisiensi

Mendagri menyarankan para kepala daerah berinovasi agar anggaran yang ada cukup untuk memenuhi operasional dan program.

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah tak protes ke Pemerintah Pusat terhadap kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD). 

Dia menyarankan para kepala daerah berinovasi agar anggaran yang ada cukup untuk memenuhi operasional dan program.

Pernyataan ini, sekaligus merespons belasan kepala daerah yang menggeruduk Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akibat pemangkasan TKD. Tito meminta, para kepala daerah tak hanya melihat nominal yang diterima.

"Lakukan exercise dulu. Jadi jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan, angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan kami kurang. Ntar dulu, lakukan dulu exercise untuk melakukan efisiensi," kata Tito saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).

Tito menyarankan kepala daerah berinovasi lebih dulu dibanding melakukan tindakan reaktif. Menurutnya, banyak peluang yang bisa dilakukan kepala daerah untuk menggenjot pendapatan daerahnya, seperti menghidupkan UMKM agar bisa memungut tarif izin usaha.

"Menghidupkan UMKM misalnya, buat kemudian-kemudian perizinan UMKM, seperti yang lakukan Sri Sultan Yogyakarta ya, sehingga UMKM-nya hidup pada saat Covid-19, masih bisa hidup, masih survive, pertumbuhan ekonominya plus," kata Tito.

"Kemudian tadi yang saya sampaikan, kebocoran-kebocoran, misalnya pajak restoran dan lain-lain, yang nggak di-collect, diambil, tapi kemudian nggak disetorkan ke Dispenda atau nilainya nggak segitu, nggak semuanya. Jadi saya sampaikan, kunci utamanya, daerah, exercise dulu," lanjut Tito.

Dia meminta kepala daerah menjalani dulu anggaran yang ada sembari menghitung kebutuhan baik untuk belanja pegawai hingga membangun fasilitas umum. Ia pun mengingatkan agar kepala daerah tak mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

"DAK non-fisik tidak dikurangi, artinya untuk operasional sekolah nggak dikurangi, kemudian untuk fasilitas kesehatan di daerahnya, di exercise dulu, baru ada problem, baru sampaikan," katanya.

Tito pun mencontohkan Kemendagri yang sempat alami efisiensi sebesar 50% tetapi masih bisa bekerja dan tak mengeluh. Bahkan, kata dia, Kemendagri pernah menerapkan WFO terhadap 75 persen total pegawai saat era Covid-19.

"Banyak sekali pelajaran kita bisa lakukan, pengalaman kita lakukan. Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak," kata Tito.

"Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum, kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)