MPR Minta Aparat Antisipasi Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM
Bambang Soesatyo meminta aparat mengantisipasi berbagai rencana aksi menolak kenaikan harga BBM yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan.
IDXChannel - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meminta aparat mengantisipasi berbagai rencana aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan dan stabilitas pemerintahan.
"Saya meminta pemerintah bekerja sama dengan aparat Kepolisian dan TNI mengantisipasi aksi penolakan yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah dengan mempersiapkan pengamanan menjelang kenaikan harga BBM subsidi, yang kerap dilakukan oknum ketika adanya kebijakan kenaikan BBM," ujar Bambang Soesatyo, Jumat (2/9/2022).
Ia menyebutkan pemerintah bersama aparat Kepolisian untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran BBM terutama di stasiun pengisian BBM atau pom bensin di beberapa daerah.
"Khususnya daerah yang rawan praktik penimbunan. Disamping melakukan penjagaan di setiap stasiun pengisian bahan bakar guna mencegah terjadinya pembelian yang tidak wajar ataupun gangguan keamanan efek dari kenaikan harga BBM," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang meminta pemerintah untuk terus menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Sehingga masyarakat memahami dan menerima pertimbangan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," kata dia.
MPR RI kata Bambang Soesatyo juga meminta agar aparat Kepolisian tetap bersiaga melakukan antisipasi kontingensi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
"Baik di semua wilayah maupun khususnya DKI Jakarta akibat dampak dari rencana kenaikan BBM. Serta terus melaksanakan pengamanan, guna mencegah adanya penyimpangan dan panic buying," pungkas Bambang Soesatyo.
Sebagaimana diketahui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama beberapa waktu terakhir berkunjung ke Papua dan Maluku melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dari tingginya harga kebutuhan pokok maupun rencana kenaikan BBM bersubsidi.
(NDA)
