ECONOMICS

Pajak Impor Dibebaskan, Harga Mobil Listrik di RI Bisa Lebih Murah

Fiki Ariyanti 29/02/2024 10:58 WIB

Hipmi menyambut baik kebijakan pemerintah perihal pembebasan pajak impor yang memungkinkan harga kendaraan listrik di Tanah Air terjangkau.

Pajak Impor Dibebaskan, Harga Mobil Listrik di RI Bisa Lebih Murah (Foto MNC Media)

IDXChannel - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik kebijakan pemerintah perihal pembebasan pajak impor yang memungkinkan harga kendaraan listrik di Tanah Air terjangkau.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi Otomotif, Hasstriansyah mengatakan, pemerintah dalam kebijakannya melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pajak impor yang memungkinkan kendaraan listrik (EV) dapat dibangun di Indonesia

"Hal ini mendorong target Kementerian Investasi atau BKPM dan Kementerian Perindustrian dalam peningkatan realisasi investasi dan pembangunan pabrik kendaraan listrik di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (29/2/2024).

Berbagai kebijakan pro EV, menurut Hasstriansyah akan membuat pabrikan-pabrikan besar seperti BYD, Wuling, Hyundai, VinFast akan berkompetisi menurunkan harga jualnya kepada masyarakat.

Hal ini tentu membuat harga kendaraan listrik semakin terjangkau di pasaran dan akan berdampak positif pada percepatan transisi dari mobil bensin ke mobil listrik.

HIPMI Otomotif pun optimistis saat ekosistem dan infrastruktur hilirisasi industri kendaraan listrik ini sudah berjalan lengkap, Indonesia nantinya bisa bersaing sebagai produsen mobil listrik nasional.

"Ini menjadi cara peningkatan pendapatan negara dari yang sebelumnya menjual nikel mentah menjadi produk bernilai tambah 300 kali lipat melalui produksi baterai dan kendaraan listrik," jelasnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) atas impor mobil listrik completely built up (CBU) dan penyerahan mobil listrik completely knocked-down (CKD) untuk tahun anggaran 2024.

(FAY) 

SHARE