Pastikan Kasus Asabri Tak Terulang, KSP Sebut Dana Tapera Dikelola Transparan

Komite Tapera bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera. 

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) akan dikelola baik dan aman dengan hadirnya Komite Tapera. Komite Tapera bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera. 

Komite Tapera terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para profesional.

"Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko pun mewanti-wanti agar BP Tapera dapat mengelola dana dengan baik, tidak seperti Asabri.

"Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri," tegasnya.

Moeldoko menyebut bahwa pengelolaan dana untuk Asabri tidak bisa disentuh sekalipun dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

"Ini uang prajurit saya masa saya enggak tahu, gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri," kata Moeldoko.

"Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu," sambungnya.

Moeldoko meyakini dengan adanya Komite Tapera, pengelolaan dananya akan tranparan dan akuntabel.

"Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam karena semua betul betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," kata Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memikirkan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya rumah.

"Ke depan pemerintah akan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai 2027 jadi ada kesempatan untuk konsultasi, enggak usah khawatir," tandasnya.

(NIA)