Muhammad Farhan
IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mempertimbangkan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pertimbangan Apindo tersebut sembari menunggu sikap pemerintah ihwal polemik Tapera yang dinilai menambah beban pekerja dan perusahaan.
"Nah kalau kita melihat langkahnya apa? langkah selanjutnya kita akan lakukan judicial review. Kalau memang harus dilakukan ya mungkin kita akan harus ke arah situ," ungkap Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, selepas jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Shinta mengungkapkan pihaknya menunggu itikad baik pemangku kebijakan agar mau duduk bersama dengan para pengusaha dan pekerja perihal Tapera. Hal itu dia ungkapkan dengan didampingi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban.
"Karena kami (Apindodan KSBSI) merasa perlu ada satu posisi bersama untuk masukan kepada pemerintah, karena kadang-kadang pemerintah juga bingung tentang berbagai kepentingannya. Dalam saat ini kepentingan kita sama," ujarnya.
Shinta menjelaskan, sebelum dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 perihal Tapera. Apindo juga sudah menyuarakan kekhawatiran atas aturan Tapera sebelumnya.
"Jadi semenjak undang-undangnya keluar di tahun 2016 UU Nomor 4, pada waktu itu kami juga sudah menyuarakan kekhawatiran kami mengenai sikap dari tapera itu," jelas Shinta.
