Pengusaha Desak Pemerintah Segera Perbaiki Iklim Investasi, Ini Poin-Poin yang Disoroti
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki iklim usaha dan investasi nasional.
IDXChannel – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki iklim usaha dan investasi nasional.
Wakil Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Apindo Anika Faisal menuturkan, pemerintah sedianya telah melakukan banyak upaya dalam reformasi birokrasi dan tata kelola. Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan untuk menciptakan lingkungan usaha kondusif dan berdaya saing.
“Pemerintah secara berkelanjutan sudah mencoba banyak memperbaiki proses governance. Namun memang ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk membangun lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing,” ujar Anika dalam acara HSBC Summit 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).
Beberapa tantangan yang disoroti antara lain masih tingginya biaya logistik nasional, kompleksitas perizinan, dan ketidakpastian hukum.
Biaya logistik Indonesia misalnya, disebut mencapai 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dari Malaysia yang hanya 13 persen.
Selain itu, Anika juga menyoroti tingginya suku bunga pinjaman yang disebabkan oleh mahalnya biaya dana (cost of fund) di Indonesia. Hal ini turut membebani pelaku usaha, sehingga menurunkan daya saing sektor produktif dalam negeri.
Di lain sisi, Apindo mengapresiasi inisiatif pemerintah melalui sistem perizinan OSS yang dianggap sebagai langkah maju. Namun, sistem ini masih menghadapi hambatan teknis di sejumlah kluster dan perlu penyempurnaan lebih lanjut.
“Kita akan mengusulkan kepada pemerintah hal-hal yang perlu diperbaiki dalam konteks perizinan tersebut, seperti integrasi platform, harmonisasi data antara pusat dan daerah, dan evaluasi transparan terhadap proses perizinan,” kata Anika.
Selain reformasi perizinan, Apindo juga menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepastian hukum, terutama untuk menarik investasi asing langsung (FDI), dan mendukung iklim usaha dalam negeri.
Anika menyebut tiga aspek utama yang perlu dibenahi pemerintah, yakni reformasi birokrasi, perbaikan sistem regulasi, dan penurunan biaya-biaya strategis seperti energi, logistik, dan tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mudah diprediksi.
“Kita harus mendorong regulasi-regulasi yang pro-investasi dan menghilangkan yang kontraproduktif terhadap pengembangan usaha,” kata dia.
(Dhera Arizona)