Plt Mentan: 140 Importir Kantongi Izin Impor Bawang Putih, Minta Ombudsman Awasi
Plt Mentan memberikan Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian kepada 140 importir untuk mengimpor bawang putih.
IDXChannel - Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi mengatakan ada 140 importir mendapat Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian untuk mengimpor bawang putih.
Dia mengatakan nama-nama importir itu bakal diumumkan segera. Hal itu sebagai upaya transparansi di Kementan.
"Saya akan buka transparan siapa saja importirnya dari 140 yang ada. Langkah ini diperlukan karena kemarin ada suara yang mengatakan hanya satu dua importir saja yang mendapat RIPH. Jadi orang itu suka membuat opini sendiri. Nah kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/10/2023).
Arief mengatakan, dari 140 perusahaan itu beberapa di antaranya ada yang diminta untuk melakukan wajib tanam sebagai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Tak lupa, Arief juga akan memberi apresiasi kepada para importir yang melakukan wajib tanam lebih dari 3 kali.
"Mereka yang lebih dari tiga kali wajib tanam akan mendapat reward berupa mendapatkan lebih banyak RIPH. Iya dong supaya lebih fair," katanya.
Arief mengatakan yang diperlukan saat ini adalah melakukan pembatasan importasi di Kementerian Perdagangan supaya tidak terjadi overstock sehingga antara kebutuhan dan stok sama-sama mencukupi. Sebagai informasi, kebutuhan bawang putih secara nasional rata-rata mencapai 620 ribu ton pertahun.
"Kementerian Pertanian tidak akan mengeluarkan rekomendasi dari 650.000 ton setelah ini. Yang pasti kita kerjakan apapun yang bisa menjadikan harga sampai dengan ke konsumen lebih baik," katanya.
Di sisi lain, Arief berharap Ombudsman RI terus melakukan pengawasan terhadap kerja di Kementerian Pertanian agar tidak terjadi penyimpanan di kemudian hari. Dia berharap, Kementerian di bawah pimpinannya mampu bekerja cepat, optimal dan memiliki koordinasi yang baik dengan para pihak.
"Setelah ini saya ingin pak YK secara obyektif menilai kementerian pertanian dan bantu awasi kalau ada yang tidak beres-beres. Satu penyimpangan itu jangan dibiarkan. Nanti setelah ketangkap baru kasih tahu kita. Jadi yang salah salah nanti mohon diberi tahu," jelasnya.
(FRI)