Porsi Investasi BP Tapera ke SBN Besar, Ekonom: Sarat Kepentingan Pemerintah

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti portofolio investasi dana kelolaan peserta Tapera.

IDXChannel - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti portofolio investasi dana kelolaan peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, komposisi portofolio investasi dana kelolaan peserta Tapera nantinya akan dilarikan 47% ke korporasi, 45% Surat Berharga Negara (SBN), dan sisanya masuk ke deposito. 

Menurut Huda, penempatan dana kelolaan ke SBN sarat akan kepentingan pemerintah. Sebab, Komisioner BP Tapera saat ini diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain itu, portofolio investasi Tapera ke SBN punya kepentingan untuk menyerap surat utang yang sebelumnya telah diterbitkan pemerintah. 

"Ketika swasta enggan investasi di SBN, badan pemerintah jadi solusinya. Salah satu pejabat BP Tapera adalah Menkeu yang punya kepentingan untuk penyerapan SBN," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (2/5/2024).

Dengan maraknya proyek-proyek infrastruktur dan berbagai program yang saat ini tengah dikerjakan, dia menilai, bukan hal mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan lewat penyerapan surat utang. 

"Dengan posisi SBN sebesar 45 persen dari total dana yang dikelola BP Tapera, tentu soal mudah bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN karena bisa dibeli oleh badan pemerintah (termasuk BP Tapera) pakai uang masyarakat," lanjutnya. 

Padahal, menurut Huda, ketika BI rate sedang naik maka deposito menjadi instrumen yang cukup baik untuk menyimpan uang dan memberikan imbal hasil. Namun, porsi deposito dalam portofolio investasi BP Tapera justru lebih kecil. 

"Ingat, BI rate sudah naik yang artinya deposito sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan SBN," ujarnya.

(FRI)