PPKM Mikro Diperpanjang, Sanksi Intai Kepala Daerah hingga Pengusaha

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro selama dua minggu mendatang.

IDXChannel - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro selama dua minggu mendatang, yakni tanggal 6 hingga 20 Juli. PPKM mikro berlaku untuk daerah-daerah selain di Jawa dan Bali yang memberlakukan PPKM Darurat.

Terkait perpanjangan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) No.17/2021.

Salah satu yang diatur dalam Inmendagri tersebut adalah berkaitan dengan sanksi bagi kepala daerah, masyarakat hingga pengusaha. Sehingga tidak hanya PPKM Darurat, PPKM mikro pun diberlakukan sanksi.

Hal ini diatur diatur pada diktum keduapuluhsatu Inmendagri tersebut. Berikut aturan sanksinya

a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; dan,

5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

(TYO)