ECONOMICS

Purbaya Ogah Biayai Proyek Family Office, Luhut: Banyak Calon Investor Tertarik Proyek Itu

Iqbal Dwi Purnama 16/10/2025 20:24 WIB

Luhut buka suara merespons pernyataan Purbaya yang enggan menggelontorkan APBN untuk proyek family office. Luhut mengaku banyak investor tertarik proyek itu.

Purbaya Ogah Biayai Proyek Family Office, Luhut: Banyak Calon Investor Tertarik Proyek Itu. (Foto: Inews Media Group)

IDXChannel - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan menggelontorkan APBN untuk menggarap proyek family office yang dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

Secara prinsip, lanjut Luhut, family office didirikan untuk menggaet investor potensial untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Masuknya investor ke dalam negeri itulah yang diincar pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sisi perpajakan.

"Tidak ada yang salah itu (family office tidak dibiayai APBN). Memang tidak ada yang mau dibiayai," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara  1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengaku banyak calon investor yang mulai tertarik terhadap proyek tersebut. Namun demikian investor masih menunggu Pemerintah Indonesia untuk segera meluncurkan family office sebelum resmi menanamkan modalnya.

"Banyak (calon investor minat di family office). Sekarang Singapura, mereka capek juga mungkin taruh (uang) di sana. Di China, mereka pikir-pikir kenapa, bisa enggak di Indonesia. Ya bagaimana mau masuk kalau barangnya belum jadi," tambahnya.

Luhut optimis, Family Office akan mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian, baik dari sisi pendapatan negara ataupun penciptaan lapangan kerja.

"Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajaki waktu dia taruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaannya, dan menjamin keamanannya. Mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia," lanjutnya.

(Febrina Ratna Iskana)

SHARE