Purbaya Sebut Danantara Curcol ke DPR untuk Tekan Kemenkeu Terkait Pencairan Dana
Menkeu Purbaya menduga adanya upaya dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menekan Kemenkeu terkait pencairan dana investasi.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga adanya upaya dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menekan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pencairan dana investasi.
Dugaan ini muncul setelah sebelumnya Komisi XI DPR rapat dengan BUMN energi yang membahas tentang realisasi subsidi.
"Kelihatannya ini arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke anda ya, untuk menekan saya kelihatannya," ujar Purbaya menanggapi pertanyaan anggota Komisi XI, Selasa (30/9/2025).
Purbaya, yang merupakan pengawas Danantara, mempertanyakan mengapa Danantara memilih menyampaikan keluhannya kepada DPR, padahal ia mengaku memiliki dana yang cukup dan siap mencairkannya untuk proyek-proyek efisiensi.
"Kenapa dia enggak ke saya? Jadi Pak, rasanya begitu, masuk akal, kita akan ini cepat secepatnya," kata Purbaya.
Adapun Purbaya menambahkan uang Kemenkeu saat ini bahkan "nganggur di BI" dan baru menempatkan Rp200 miliar, padahal masih ada Rp250 miliar lagi yang siap disalurkan.
Purbaya menegaskan, Kemenkeu selalu memprioritaskan proposal investasi yang fokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya (cost). Pada sektor pupuk, Purbaya menyebut investasi untuk efisiensi sudah disetujui dan dinilai akan membaik.
Ia juga menyoroti potensi proyek Energi Terbarukan, khususnya PLTS, yang sempat ia diskusikan dengan Presiden dan Menteri ESDM.
Proyek besar senilai sekitar USD79 miliar tersebut, awalnya memiliki biaya tinggi (USD0,09 per kWh), yang menurut Purbaya akan menambah beban subsidi listrik. Namun, setelah tim bekerja keras, biaya kini turun menjadi USD0,06 per kWh.
"Saya bilang kalau itu betul, matangkan, kita kalau perlu payment, payment. Karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik," kata dia.
Purbaya juga menyinggung kembali isu tunggakan pembayaran subsidi kepada BUMN. Ia mengaku memahami proses pembayaran yang lama (tiga hingga empat bulan) berdampak pada tingginya cost of capital perusahaan.
"Kan saya juga pernah di private sector kan. Saya ngerti juga itu cost of capital untuk perusahaannya jadi tinggi. Tapi saya baru lihat beberapa, satu minggu terakhirlah. Ke depan saya akan percepat, jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar," kata dia.
Purbaya menegaskan ia tidak berdiam diri dan akan mengamati semua proposal di kementerian, termasuk dari Danantara, yang bertujuan mengurangi biaya (subsidi/kompensasi). Ia mengharapkan Danantara lebih cerdas dalam menyikapi sikap Kemenkeu yang ingin mempercepat penyaluran dana.
(Febrina Ratna Iskana)