Ridwan Kamil Sebut Jakarta Tidak Pernah Disiapkan untuk Jadi Ibu Kota Negara
Menurutnya, Jakarta adalah Ibu Kota yang tidak disengaja.
IDXChannel - Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengungkapkan pembangunan DKI Jakarta tidak pernah disiapkan untuk menjadi Ibu Kota negara sejak awal.
Menurutnya, Jakarta adalah Ibu Kota yang tidak disengaja. Hal itu melihat jejak historis sejak masa Pemerintahan kolonial Belanda, yang pada saat itu menjadi pusat perekonomian, dan berlanjut pada masifnya pembangunan.
"Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi Ibu Kota Republik Indonesia. Jakarta adalah Ibu Kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya, maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN," ujar Ridwan Kamil dalam acara rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3 2024).
Dia menambahkan, bahkan sejak Batavia berganti nama menjadi Jakarta, sudah tidak layak dinobatkan sebagai Ibu Kota negara. Hal tersebut lantaran Batavia kerap diterpa masalah penyakit menular.
"Banyak penyakit, ada wabah seperti Covid, namanya Malaria Sundanica, maka dipindahkanlah ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung. Kira-kira begitu," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Sehingga menurutnya, Pemindahan Ibu Kota atau pembangunan IKN merupakan wacana lama yang sudah tersusun oleh sejarah. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, misalnya, Ibu Kota dipindahkan ke Bandung, namun tidak lama berselang penjajahan Jepang mulai masuk dan timbul depresi besar ekonomi, maka Ibu Kota gagal dipindahkan.
"Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung-Cimahi," katanya.
Kemudian setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama Soekarno menggagas hal serupa. Memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah sekitar tahun 1950. Hal tersebut juga tidak dapat diwujudkan karena masih dalam tahap pembenahan pasca kemerdekaan, sehingga isunya adalah soal anggaran negara.
Setelah itu, Presiden berikutnya, Soeharto, juga berencana memindahkan Ibu Kota negara ke Jonggol. Tapi juga tidak terwujud. Saat itu, dikatakan Ridwan Kamil, yang menjadi isu utama adalah soal krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia.
"Zaman Pak Harto ke Jonggol. Spekulan tanah, wah udah habisin tuh tanah di Bogor sana, eh kecele, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan (memindahkan ke IKN)," pungkasnya.
(NIA)