Sanggah Isu Bisnis PCR, Pemerintah Tak Pernah Tunjuk Laboratorium Tertentu

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan mengenai penunjukan laboratorium.

IDXChannel - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan mengenai penunjukan lab atau layanan fasilitas kesehatan tertentu untuk melaksanakan tes RT-PCR. 

Pernyataan tersebut menyusul adanya dugaan bisnis PCR yang dilakukan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Dugaan itu pun dikaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Dan sejauh ini, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu, kecuali tentunya yang sesuai standar yang ditentukan Kemenkes," ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).

Menurutnya, ketentuan tidak menggunakan tes PCR justru menguntungkan bisnis sejumlah perusahaan pelat merah. Seperti, PT Angkasa Pura (Persero), PT ASDP (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, Citilink Indonesia, hingga BUMN di sektor perhotelan. 

Dia juga membantah isu keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis RT-PCR sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Arya menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. 

Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia. Dari data yang dihimpun Kementerian BUMN, jumlah PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara  Genomik Solidaritas Indonesia, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick dan Luhut, hanya 700.000. Dengan demikian, hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5 persen.

Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5 persen, jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gith. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah, bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ungkap dia 

Di lain sisi, lanjut Arya, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar 6 persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.

Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut. 

"Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," tegas dia. (TIA)