Sederet PR Pemerintah agar Transisi Energi Berjalan Mulus
Dalam melaksanakan transisi energi Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal dalam perspektif yang lebih luas.
IDXChannel - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai Indonesia tidak bisa buru-buru dalam transisi energi.
Menurutnya, transisi energi memerlukan persiapan yang matang.
"Kalau pensiun (pembangkit batu bara) saya kira itu tinggal tunggu waktu ya, tapi mungkin enggak cepat. Teknologi baru tentu butuh proses, misalnya, satu fasilitas pembangkit diganti baru secara tiba-tiba tanpa ada persiapan yang matang," ujarnya dalam IG Live IDXChannel bertajuk 'Dampak Presidensi G20 Bagi Ekonomi RI', dikutip Kamis (24112022).
Tauhid menjelaskan dalam melaksanakan transisi energi Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal dalam perspektif yang lebih luas.
"Ini bukan hanya sekedar ada teknologi kemudian dibantu dengan utang, tapi kita juga harus memikirkan nanti cost operasionalnya bagaimana, kalau cost operasional-nya tinggi, beban kepada tarifnya seperti apa, itu kan harus dimatangkan," jelas Tauhid.
"Jadi transisi bukan hanya sekadar ada teknologi baru terus jalan, enggak, kita harus bicarakan dalam perspektif yang lebih luas," papar dia.
Selain itu, menurut Tauhid, pembangkit energi nol emisi yang Indonesia miliki harus memiliki nilai jual yang tinggi supaya perusahaan energi di Indonesia memiliki daya tawar di pasar internasional.
"Dan apakah ini juga bisa dijual pada swasta, misalnya kalau konsumsi energi bersih dia mendapatkan label ESG yang lebih baik, sehingga mereka punya daya tawar di dunia internasional," ujar dia.
Tauhid mengatakan di sisi lain Indonesia dikejar waktu mengenai target emisi 2030. Hal ini lah yang menuntut pemerintah memiliki strategi yang jelas supaya target tersebut dapat tercapai.
“Harus ada memang semacam roadmap strategi per tahun yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk PLN dan sebagainya, termasuk tadi supply batu bara, karena ini jelas akan mengurangi konsumsi untuk domestik," tambahnya.
Dalam menjalankan proyek transisi energi, Tauhid menilai bahwa perusahaan swasta akan lebih mudah dalam menjalankan proyek tersebut dibandingkan perusahaan milik negara yang harus memenuhi standar regulasi.
"Karena mereka memiliki sumber daya dan juga katakanlah peluang untuk melakukan secara lebih jelas pada level yang implementatif ya, kalo menunggu pemerintah kan kita buat dasar hukumnya dulu, masukkan kerangka perenca
naan, anggaran, baru bisa implementasi," pungkas dia. (NIA)
Penulis: Ahmad Dwiantoro