Sederet Syarat dari McKinsey agar RI Bisa Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Indonesia berpotensi meraih status negara berpenghasilan tinggi di 2045 apabila berhasil memenuhi sejumlah syarat ini.
IDXChannel - Indonesia berpotensi meraih status negara berpenghasilan tinggi (high-income economy) di 2045 apabila mampu menciptakan kondisi yang menunjang pertumbuhan produktivitas sebagaimana dilakukan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut.
Berdasarkan laporan terkini dari McKinsey Global Institute (MGI) yang berjudul The Enterprising Archipelago: Propelling Indonesia's Productivity, terdapat 2 faktor besar yang dapat dipelajari dari negara-negara tersebut untuk menjadi acuan bagi Indonesia meraih tujuan ini.
Pertama, pertumbuhan rasio antara modal terhadap jumlah pekerja (capital per worker), atau disebut pendalaman modal (capital deepening). Kedua, sektor-sektor bisnis yang lebih kompetitif yang dapat mencetak lebih banyak perusahaan menengah dan besar.
Untuk beralih ke negara berstatus high-income, Indonesia perlu menaikkan pertumbuhan produktivitas (output per worker) tahunannya yang sejak periode 2000 berada di angka 3,1 persen menjadi 4,9 persen. Negara-negara berstatus high-income ditandai oleh pendapatan per kapita setidaknya USD14.000.
Sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian global jika berhasil mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi.
“Untuk meraih status high-income economy, Indonesia harus meningkatkan jumlah perusahaan menengah dan besar sebanyak 3 kali lipat, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas tinggi, dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor value added,” kata Senior Partner McKinsey dan Direktur MGI Chris Bradley dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Selain manufaktur dan pertanian, pangsa terbesar dari value added kemungkinan berasal dari sektor jasa,” ujar Chris.
Sementara Managing Partner McKinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan mengatakan, dalam upaya meraih status high-income economy, Indonesia perlu memperkuat lima jenis modal (capital).
Pertama, Modal Keuangan (Financial Capital) dengan memperluas kredit swasta (private kredit) dan kapitalisasi pasar saham untuk mendukung investasi kegiatan usaha.
Kedua, Modal Manusia (Human Capital) dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kecocokan keterampilan (skills matching) untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.
Ketiga, Modal Institusional (Institutional Capital), yakni menyederhanakan proses registrasi kegiatan usaha serta kejelasan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kegesitan (agility) kegiatan usaha.
Selanjutnya keempat, Modal Infrastruktur (Infrastructural Capital) dengan membangun jalan, pelabuhan, infrastruktur digital untuk memperkuat logistik dan konektivitas.
Terakhir, Modal Kewirausahaan (Entrepreneurial Capital) dengan mendukung perusahaan rintisan (start-up) serta meningkatkan private equity dan venture capital investment untuk membangun inovasi.
“Dalam upaya meraih status high-income economy, Indonesia perlu memperkuat 5 capital, termasuk sistem keuangan yang tangguh, sistem pendidikan yang kuat, peraturan dan kebijakan kegiatan usaha yang mudah, infrastruktur kelas dunia, dan ekosistem yang mendukung bagi start-up dan perusahaan kecil," kata Khoon Tee Tan.
"Dengan berfokus pada bidang-bidang tersebut, Indonesia dapat membangun kondisi yang mendukung pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi,” tuturnya.
Menurut Senior Fellow di MGI Kevin Russell, seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berperan penting dalam menerapkan langkah-langkah strategis untuk membantu Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
"Kemajuan Indonesia menuju status high-income economy akan bergantung pada kesuksesan eksekusi transformasi di 5 capital tersebut,” katanya.
(Fiki Ariyanti)