Serapan Anggaran Insentif Nakes Minim, Tito Karnavian Tegur 410 Bupati dan Walikota

410 bupati dan walikota mendapat teguran keras akibat serapan anggaran untuk tenaga kesehatan masih minim.

IDXChannel - Tidak hanya 19 gubernur yang mendapatkan teguran keras oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tetapi ada 410 bupati dan walikota mendapat teguran keras akibat serapan anggaran untuk tenaga kesehatan masih minim.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan, bahwa teguran tersebut diberikan karena realisasi untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani covid-19 masih rendah.

“Bahwa 19 kepala daera yang pada hari jumat lalu mendapatkan teguran dari bapak mendagri itu dikarenakan alokasi insentif nakesnya masih di bawah 25 persen,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (19/7/2021).

Namun ternyata teguran tidak hanya ditujukan kepada gubernur. Menurut Ardian sebanyak 410 bupati/walikota juga mendapatkan teguran yang serupa.

“(Teguran) tidak hanya yang ada di provinsi namun juga di kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota data kami ada 410 kepala daerah yang kami tegur. Karena tadi di cut off tanggal 14 Juli 2021, realisasi terhadap insnetif nakesnya masih di bawah 25 persen,” ungkapnya.

Ardia menegaskan bahwa teguran tersebut diharapkan jadi cambuk bagi pemda-pemda tersebut untuk mengejar realisasi terhadap insentif nakes penanganan covid-19.

“Kami sangat berharap karena ini sudah masuk bulan Juli realisasi bisa diatas lebih dari 50 persen atau tergantung dari dinamika yang ada di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Ardian mengatakan bahwa Kemendagri tidak hanya akan berhenti pada teguran semata. Dia mengatakan akan memantau secara haarian progres percepatan realisasi insentif tersebut.

“Hari kepala BPKD Aceh lapor ‘pak kami hari ini akan mulai lakukan percepatan realisasi insentif nakes’. Nah itu merupakan tindak lanjut dari teguran yang disampaikan oleh bapak menteri,” tuturnya.

Meski begitu Ardian juga mengingatkan bahwa kecilnya anggaran insentif nakes tidak selalu menunjukkan rendahnya penghargaan pemda. Pasalnya untuk daerah yang kasusnya tidak banyak maka anggaran insentifnya akan rendah.

“Karena jangan dipahami secara utuh kalau realisasi rendah berarti tidak ada penghargaan kepada nakes. Bisa jadi kasus covid yang ada di daerah yang ditangani oleh nakes itu tidak banyak maka realisasinya rendah.Karena pemberian insentif nakes ini hanya diberikan kepada nakes yang menangani covid,” pungkasnya. (RAMA)