Siapkan Program Pemberdayaan 2023, KemenKopUKM Tetapkan Enam Target Utama
KemenkopUKM telah menetapkan sedikitnya enam target utama dalam upaya pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kewirausahaan.
IDXChannel - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan telah menetapkan sedikitnya enam target utama dalam upaya pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kewirausahaan. Keenam target tersebut diupayakan dapat terealisasikan pada 2023 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (12/10/22)
Dari keenam target tersebut, menurut Arif, yang pertama adalah terkait rasio kewirausahaan yang pada 2023 mendatang diharapkan dapat mencapai 3,21 persen.
"Saya berharap, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, mempunyai kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kewirausahaan," ujar Arif, dalam keterangan resminya, Kamis (13/10/22).
Sedangkan target kedua, disebut Arif yaitu kontribusi koperasi terhadap PDB nasional yang ditargetkan mencapai 5,4 persen. Arif menyebut capaian ini sangat penting untuk terus diupayakan agar kapasitas dan omzet koperasi bisa ditingkatkan. Dengan begitu, sumbangannya terhadap PDB diharapkan juga bisa turut meningkat.
Target-target lainnya pada 2023 adalah rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 21,44 persen, proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 29,27 persen, pertumbuhan wirausaha 2,74 persen, penumbuhan startup 2800 unit, hingga penumbuhan koperasi modern sebanyak 340 unit.
"Sekarang, koperasi modern sudah 120 unit. Artinya, butuh sinergi antara APBN dan APBD. Kegiatan yang ada di pusat bisa direplikasi agar sama-sama menambah jumlah koperasi modern di seluruh Indonesia," tutur Arif.
Di samping itu, lanjut Arif, beberapa kegiatan prioritas pada 2022 akan tetap dilanjutkan pada 2023. Misalnya, kegiatan pendataan lengkap KUMKM. Kegiatan prioritas lainnya yang akan dilanjutkan pada 2023 adalah pengelolaan terpadu UMKM, hingga penumbuhan wirausaha produktif.
"Ini tentu membutuhkan dukungan dari Pemda untuk mengarahkan anggarannya dalam meningkatkan wirausaha produktif. Dan tak ketinggalan juga adalah kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kita akan tetapkan wilayah dan jenis sektornya. Ini perlu dirumuskan bersama," ungkap Arif.
Tak hanya itu, Arif juga menyatakan bahwa redesain PLUT KUKM juga akan tetap dilanjutkan pada 2023. Hal lain di luar kegiatan prioritas di 2022, Arif menyebutkan ada juga kegiatan lain yang akan dilakukan pada 2023.
Diantaranya, peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Terutama, belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan.
"Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30 persen," papar Arif.
Begitu juga dengan peningkatan kemitraan strategis, baik dengan BUMN, BUMD, dan swasta, akan dilanjutkan pada 2023.
"Arahnya adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM," tegas Arif.