Michelle Natalia
IDXChannel - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan belanja produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Apalagi, potensi pembelian produk dalam negeri cukup besar, di mana pencadangan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri mencapai Rp561,56 triliun dan pencadangan belanja untuk UMK sebesar Rp286,57 triliun.
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, menugaskan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
"Inpres ini juga mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring dan memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring," kata Hanung dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi e-Katalog Lokal Dalam Rangka Pencapaian Target 1 Juta Produk secara daring di Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Hanung menyadari bahwa kemampuan UMKM sebagai penyedia dalam pemenuhan kebutuhan belanja barang dan jasa pemerintah belum optimal, terutama di daerah yang terkendala oleh ketidaksiapan UMKM dalam hal pemasaran produk melalui elektronik.
