Michelle Natalia
Maka dari itu, berbagai langkah perlu dilakukan dalam penguatan sisi pasokan pembelian produk dalam negeri dan UMK di antaranya pemberian akses dan pendampingan sertifikasi, pendampingan pendaftaran sertifikasi dan standarisasi produk UMik, Self Declare Sertifikat Halal, Pendataran Hak Merek, Izin Edar Merek Dalam (MD).
Selain itu, diperlukan juga Akses Pendampingan NIB dan Mentoring Bisnis Digital pasca-pendampingan, pendampingan pemasaran online, pendampingan Lamikro, pendampingan keamanan cyber, akses kepada platform digital, serta sosialisasi dan coaching clinic agar UMKM mendaftar ke E-Katalog LKPP.
"Saya berharap seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan untuk masuk ke e-katalog," ujar Hanung.
Dia pun menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan BUMN dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Presiden menegaskan bahwa Alokasi DAU dan DAK yang akan diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dihubungkan dengan kepatuhan terhadap arahan pemanfaatan produk dalam negeri.
"Maka dari itu, sinergitas antara Kementerian/Lembaga, Pemda, asosiasi UMKM dan seluruh pelaku koperasi dan UMKM pada akhirnya mampu mendorong optimalisasi e-katalog lokal dalam rangka target 1 juta produk dan meningkatkan potensi pengadaan barang dan jasa bagi Produk Dalam Negeri dan UMKM," katanya.
