Soal Progres Divestasi Saham Vale ke MIND ID, Ini Penjelasan Erick Thohir 

Rencana divestasi saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke MIND ID masih dalam tahapan negosiasi.

IDXChannel - Rencana divestasi saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke MIND ID masih dalam tahapan negosiasi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Sehingga, besaran saham yang ditambahkan ke Holding BUMN Pertambangan itu belum dapat disampaikan ke publik. 

"Wah, itu tentu namanya negosiasi, saya tidak bisa bicara sedetail itu," ujar Erick kepada wartawan, Kamis (15/6/2023). 

Dia menjelaskan opsi penambahan saham itu merupakan upaya pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, khususnya sektor pertambangan. Dengan hilirisasi, pemerintah dapat menekan ekspor bahan baku atau mentah ke negara lain. 

Misi pengelolaan pertambanga dari hulu ke hilir ini menjadi tugas besar MIND ID. Perseroan dinilai perlu menambah kepemilikan saham hingga aset untuk melakukan pengembangan hilirisasi SDA. 

"Yang namanya hilirisasi SDA adalah hal yang sangat diperlukan untuk kita semua, karena jangan sampai kita juga sebagai negara yang hanya mengekspor bahan baku, sehingga juga tambahan daripada turunan ini tidak juga menguntungkan negara kita," tutur dia. 

Erick mencontohkan hilirisasi yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan menggandeng sejumlah investor asing. Dua di antaranya perusahaan asal China dan Korea Selatan (Korsel). 

"Kalau kita lihat di Antam sendiri kan sudah banyak kerja sama dengan beberapa pihak di luar negeri, ada salah satu kemarin di dorong di China, Korea,  dan bukan tidak mungkin kita merasa diperlukan, ada aset tambahan pengembangan, toh ini milik negara," ucap dia. 

Terlebih, lanjut Erick, banyak pertambangan milik swasta yang sudah diakuisisi atau dialihkan ke negara. Menurutnya, pemerintah tidak anti investasi asing, namun investor luar yang berpuluh-puluh tahun memiliki hak mengelola pertambangan seyogyanya harus dikembalikan ke negara. 

"Toh negara hari ini kita ingin sekali ada lahan-lahan yang bisa kita kembangkan, tentunya ada opsinya yang terbuka hari ini dua, satu kita menambah saham seperti Freeport, itu haknya kita sebagai negara, bukan kita anti asing, tapi udah waktunya dan aturannya jelas," kata Erick.

"Kedua, ya kalau misalnya ada lahan-lahan yang memang sudah tidak tergarap mendingan kan dipercepat oleh kita, ini bagian percepatan dari hilirisasi," pungkasnya. (NIA)