ECONOMICS

Sri Mulyani Akui Anggaran Subsidi Kendaraan Listrik Belum Ada

Michelle Natalia 21/12/2022 18:27 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui subsidi untuk kendaraan listrik belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Sri Mulyani Akui Anggaran Subsidi Kendaraan Listrik Belum Ada (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui subsidi untuk kendaraan listrik belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

"Soal kebijakan kan (urusan) para menteri terkait, tapi soal implikasi anggarannya nanti saya harus membahasnya antar Kementerian/Lembaga (K/L) sendiri perihal estimasi target, desain dan dengan pihak DPR karena itu kan masuk APBN 2023 yang selama ini belum ada," ujar Sri di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga:

Subsidi Motor Listrik Diketok, Saham SLIS Naik 7% Lebih

Ia memastikan, perhitungan subsidi harus tepat baik dari sisi kebijakan maupun regulasi. Karenanya, Kemenkeu masih menunggu hasil perhitungan dari kementerian terkait sebelum memutuskan besaran subsidi dalam APBN.

"Baru nantinya saya akan bahas dalam APBN-nya sendiri," ucap Sri.

Baca Juga:

Jadi Paradoks, Kalangan Menengah Atas Tak Pantas Terima Subsidi Mobil Listrik

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai sudah banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan listrik. Karenanya, subsidi mobil listrik tak lagi diperlukan oleh konsumen kelas menengah ke atas tersebut.

Baca Juga:

Pemberian Subsidi Dongkrak Populasi Kendaraan Listrik di RI

Diketahui pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) seperti tax holiday 20 tahun, super deduction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, baterai, dan alat kelistrikan.

Ada juga kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri KBLBB, perbedaan tarif PPnBM untuk KBLBB sebesar 0 persen.

Baca Juga:

Insentif Kendaraan Listrik Segunung, Konsumen Tak Perlu Lagi Disubsidi

Bea masuk impor mobil incompletely knocked down maupun completely knocked down juga tidak dipungut biaya, serta pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor hingga 90 persen.

“Jika di total, keseluruhan insentif perpajakan ini mencapai 32 persen dari harga jual mobil listrik dan 18 persen dari motor listrik,” kata Said seperti dikutip dalam laman DPR RI, Selasa (20/12/2022).

(DES)