Sri Mulyani Ingin Banyak Pembangkit EBT, Tapi Berat Bagi PLN

Pemerintah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29 persen. Salah satunya dengan memperbanyak pembangkit listrik energi baru terbarukan.

IDXChannel - Pemerintah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29 persen. Salah satunya dengan memperbanyak pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), tetapi hal ini tidak mudah terutama bagi PT PLN (Persero).

Menurut Sri Mulyani, pengurangan emisi karbon hanya bisa dilakukan apabila pembangkit listrik beralis ke energi terbarukan. Dengan demikian hal ini menjadi tantangan bagi PLN.

"Transisi ini tidak mudah bagi PLN. Terutama sebagai perusahaan monopoli di bidang kelistrikan di Indonesia," ujar Sri Muyani dalam video virtual, Jakarta, Jumat (11/6/2021) 

Kata dia,  Indonesia memiliki komitmen mencapai porsi energi terbarukan sebesar 23 persen  pada 2025. Kebutuhan tersebut bisa menyulitkan PLN dari sisi biaya pembangkit listrik energi terbarukan. 

"Itu merupakan suatu komitmen yang memiliki konsekuensi keuangan luar biasa bagi PLN. Apalagi kalau kita lihat hari ini dalam kondisi Covid-19, di mana permintaan terhadap listrik menurun," imbuhnya.

Lanjutnya, pemerintah mengarahkan kebijakan untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui pemberian stimulus. 

Menurutnya, stimulus serupa juga akan diberikan kepada bidang usaha yang ramah lingkungan. Beberapa stimulus yang telah tersedia yakni tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP), serta pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mendukung pengembangan proyek tenaga listrik bertenaga panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

"Kita akan memberikan dukungan dalam pengembangan energi ramah lingkungan dalam mengurangi emisi" jelasnya. (RAMA)