Tarif Pelayanan JKN Naik, Bagaimana dengan Iuran BPJS Kesehatan?

Menkes resmi menaikan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

IDXChannel - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menaikan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut tarif tersebut tak berubah sejak 2016 lalu. “Ini merupakan kali pertama adanya kenaikan tarif layanan kapitasi yang akan diterima puskesmas/klinik/dokter praktek dari BPJS Kesehatan sejak tahun 2016,” kata Budi seperti dilansir dari situs Kemenkes, Minggu (15/1/2023).

Lalu, bagaimana dengan iuran BPJS Kesehatan? Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah belum berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Meski begitu, keputusan mengenai iuran BPJS Kesehatan tidak ditentukan oleh Kemenkes, melainkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). “Belum ya (kenaikan iuran BPJS Kesehatan). Kalau kenaikan iuran kan Perpres ya,” kata Nadia ke IDXChannel pada Senin (16/1/2023).

Adapun, dasar kenaikan tarif pelayanan JKN tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada 9 Januari 2023.

Aturan tersebut sejalan dengan kebijakan peningkatan upaya promotif dan preventif di FKTP serta penilaian kinerja FKTP dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif terbaik.

Penyesuaian tarif berlaku bagi pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan. Beleid tersebut juga mengatur mengenai tambahan layanan yang dapat dibayarkan melalui BPJS serta penyesuaian satuan biaya untuk berbagai tindakan medis di FKTRL.

“Bagi Peserta JKN, perubahan tarif layanan akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang didapatkan sesuai dengan indikasi medis,” kata  Budi.

Dalam penyesuaian tarif ini, tenaga kesehatan (nakes) akan mendapatkan kapitasi/insentif/remunerasi yang lebih baik. Dengan begitu, revisi aturan ini akan berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan baik yang diterima oleh peserta JKN, dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagi fasilitas pelayanan kesehatan, adanya penyesuaian pembiayaan yang diterima sehingga diharapkan mutu layanan kesehatan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan kompetensi. Sementara bagi dokter dan tenaga medis, revisi aturan ini berdampak pada kenaikan pendapatan.

(FRI)